Hendro: Gelar Referendum Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), mengusulkan agar Pemerintah Indonesia menggelar referendum nasional untuk menentukan apakah Papua tetap bersatu dengan Indonesia atau melepaskan diri. Menurut dia, langkah itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah di Papua.

"Kita minta saja PBB bikin referendum nasional. Seluruh bangsa Indonesia ditanya setuju enggak Irian lepas dari Indonesia? Pasti tidak akan setuju. Jangan hanya referendum lokal," kata Hendro di Jakarta, Rabu (3/8/2011).

Hendro menilai ada campur tangan Pemerintah Belanda dalam Konferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, yang menuntut kemerdekaan Papua Barat. Hendro mengaitkan gagalnya Belanda memiliki Papua ketika referendum tahun 1969 .

"Yang tetap tidak mengakui Republik Indonesia dari dulu adalah Belanda. Sekarang Belanda melalui LSM dan pengacara membakar-bakar dan menganulir keputusan PBB waktu referendum dulu. Orang-orang jadi terbakar minta referendum," kata Hendro.

Seperti diberitakan, selain pengacara, konferensi itu juga dihadiri pemimpin gerakan kemerdekaan Papua, legislator, dan LSM.

Hendro mengatakan, jika hanya warga Papua yang dimintai pendapat terkait lepas tidaknya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemungkinan rakyat Papua akan meminta memisahkan diri seperti yang terjadi di Timor Timur.

"Kalau kita enggak terikat hukum dan moral, pengennya bercerai saja sama istri. Semua orang mau bercerai kok. Misalnya, di Desa Sintang. Dia pengen masuk ke Malaysia hanya karena dia lihat tidak ada pembangunan di desanya dan desanya sering banyak bantuan dari Malaysia. Itu kan gila," ucapnya.

Ketika jalur politik tengah dilakukan, tambah Hendero, upaya memisahkan diri itu juga dilakukan melalui peperangan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Contoh terakhir adalah dua kali penyerangan OPM kepada aparat hukum dan sipil yang mengakibatkan empat orang tewas.

"Yang menentukan kemenangan itu aspek politik. Belum pernah militer menang. Jadi militer hanya mengganggu," pungkas Hendro.