AS Menderita Tambahan Ongkos Obligasi

BANDUNG, KOMPAS.com -- Pemerintah Amerika Serikat menderita kenaikan ongkos peminjaman dana (cost of borrowing) akibat turunnya peringkat utang mereka oleh Standard and Poors sebesar 0,67 persen atau sekitar 95 miliar dollar AS. Itu adalah ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat pada setiap penerbitan obligasi negaranya.

"Itu kan baru dari S&P, pemeringkat utang lain seperti Moodys kan belum, meskipun pemeringkat utang asal China (Dagong Global Credit Rating Co) sudah menurunkannya. Jika penurunan peringkat itu terjadi maka ada biaya tambahan yang harus ditanggung pemerintah AS," tutur Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/8/2011).

Di sisi Indonesia, Hatta menegaskan bahwa pemerintah berupaya agar aliran modal yang sangat besar ke dalam negeri harus diarahkan ke sektor riil, sehingga tidak menumpuk dan terjebak di portofolio atau investasi di surat berharga di pasar modal, atau hanya bertahan di surat berharga negara (SBN). Aliran dana itu harus dapat dimanfaatkan untuk jangka menengah.

Mekanismenya sedang dimatangkan oleh pemerintah dengan Bank Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mendorong agar penawaran saham perdana (IPO) semakin marak ke bursa saham.

Dengan demikian, kata Hatta, kita tidak perlu panik dengan perkembangan di AS. "Kita memiliki instrumen mitigasi risiko yang sudah cukup. Itu antara lain Protokol Penanganan Krisis plus anggaran cadangan sebagai bantalan yang cukup kalau terjadi krisis. Apalagi cadangan devisa sudah mencapai 122 miliar dollar AS," tutur Hatta.