Komite Etik Prioritaskan Periksa Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan, Nazaruddin termasuk pihak yang menjadi prioritas pemeriksaan.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, itu dinilai sebagai saksi kunci untuk membuktikan dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Abdullah menyampaikan hal tersebut saat dihubungi, Selasa (9/8/2011).

"Tentu saja Nazaruddin menjadi tokoh kunci dan termasuk yang kami prioritaskan untuk diperiksa," katanya.

Nazaruddin tertangkap di Kolombia, kemarin. Menurut Abdullah, wajar jika Komite Etik memprioritaskan pemeriksaan terhadap Nazaruddin. Sebab, wacana dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sejumlah pejabat KPK dimunculkan oleh Nazaruddin.

Seperti diketahui, dari tempat persembunyiannya, mantan anggota DPR yang menjadi buron sejak 23 Mei itu menuding unsur pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan M Jasin, serta Deputi Penindakan Ade Rahardja merekayasa kasusnya. Belakangan Nazar juga menyebut Juru Bicara KPK Johan Budi pernah bertemu dengannya.

Menurut Nazaruddin, Ade, Chandra, dan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepakat untuk menghentikan kasus dugaan suap wisma atlet hanya pada penetapan Nazaruddin sebagai tersangka. Sebagai gantinya, kata Nazaruddin, Anas akan memuluskan langkah Ade dan Chandra sebagai calon pimpinan KPK. Dalam seleksi calon pimpinan KPK, Chandra, Ade, dan Johan Budi tidak lolos dalam seleksi tahap kedua.

Untuk menindaklanjuti tudingan Nazaruddin tersebut, KPK membentuk Komite Etik yang akan memeriksa unsur pimpinan KPK dan sejumlah saksi. Sementara Ade dan Johan akan diperiksa Deputi Pengawasan Internal KPK.

Meskipun demikian, Abdullah belum dapat memastikan kapan Komite Etik memeriksa Nazaruddin. Komite Etik masih akan membahas rencana pemanggilan sejumlah saksi dalam rapat anggotanya. "Termasuk jadwal pemeriksaan untuk internal KPK," kata Abdullah.