Indonesia Panggil Pulang Dubes di Suriah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyusul konflik yang terus berkecamuk di Suriah, Kementerian Luar Negeri RI, sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memanggil pulang Duta Besar Indonesia di negara di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/8/2011).

"Dubes RI di Suriah dipanggil ke Jakarta untuk konsultasi," kata Marty.

Marty mengatakan, situasi di Suriah semakin memprihatinkan. Hal ini terkait meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga sipil oleh pihak militer. Aksi serangan brutal berdarah oleh militer Suriah ke warga sipil di sejumlah kota, termasuk Kota Hama, jumlah korban tewas diyakini melonjak hingga 137 orang.

Langkah dramatis diambil Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam menghadapi para pengunjuk rasa dan kelompok oposisi, yang memintanya turun dari tampuk kepemimpinan di negeri itu. Assad mengirim pasukan militernya ke sejumlah kota yang menjadi basis perlawanan kelompok oposisi dan pengunjuk rasa. Secara membabi buta militer menembaki warga sipil dengan senapan mesin dan menghujani mereka dengan peluru artileri tank-tank Angkatan Darat Suriah.

Aksi serangan membabi buta militer ini memicu kemarahan sejumlah negara. Presiden AS Barrack Obama, Minggu, menyebut peristiwa berdarah itu sebagai kejadian yang sangat "mengerikan" sekaligus "menggemparkan". Mengerikan lantaran kebrutalan dan kekerasan Pemerintah Suriah dilakukan justru terhadap rakyatnya sendiri.

Tak cuma itu, Obama juga menyebut itu menunjukkan wajah dan karakter sesungguhnya rezim yang tengah berkuasa di Suriah. Presiden Obama juga menyebut Presiden Bashar al-Assad sebagai pemimpin yang "sama sekali tak berkemampuan dan berkeinginan" merespons kesedihan dan penderitaan rakyatnya.

Walau ikut mengecam, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyebut aksi militer terhadap rezim pemerintahan Suriah oleh dunia internasional bukanlah solusi tepat. Hague menyebut, idealnya sanksi tidak cuma datang dan dilancarkan negara Barat, melainkan juga oleh negara Arab, terutama dari negara yang kuat di kawasan seperti Turki.

Juru bicara Menlu Perancis, Christine Fages, menyatakan, negerinya bersama sejumlah negara anggota Uni Eropa tengah mempersiapkan sanksi tambahan baru atas Suriah.