Ibas: Tak Ada Aliran Dana ke Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengungkapkan bahwa partainya tak pernah sekalipun menerima aliran dana ilegal seperti yang diungkapkan Nazaruddin.

Ia juga membantah Demokrat mendapat aliran dana dari perusahaan Nazaruddin, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis.

"Tidak benar ada aliran apapun pada kami sendiri, sebagaimana tuduhan-tuduhan dan juga dugaan yang selama ini dikatakan saudara Nazaruddin," tegas pria yang akrab dipanggil Ibas itu di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (11/8/2011).

Ia juga mengungkapkan pihaknya meminta kasus Nazaruddin diselesaikan secara transparan, agar pernyataan Nazaruddin yang dibuktikan pada penegak hukum, juga bisa diketahui publik.

"Kami menginginkan kepada penegak hukum, apakah itu, kepolisian, KPK dan kejaksaan nantinya penyelesaian kasus ini transparan, bersih dan benar-benar terbuka. Agar fitnah-fitnah yang dikemukakan didepan publik bisa terjawab," tukasnya.

Seperti yang diketahui, salah satu tuduhan mengenai aliran dana ke Demokrat diungkapkan melalui pernyataan Yulianis saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa kasus suap wisma atlet Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/8/2011).

Rosa sendiri merupakan bawahan Nazaruddin di PT Anak Negeri. Namun, itu telah dibantah Nazaruddin. "Uangnya ngalir ke Demokrat, ada. Saya keluarkan dua kali untuk partai, 400.000 (dollar AS) dan Rp 1 miliar," kata Yulianis.

Namun, Yulianis mengatakan, uang yang ditujukan kepada Partai Demokrat tersebut telah dikembalikan ke kas Grup Permai. "Itu dikembalikan lagi, ada tanda terimanya," ujar Yulianis.

Sementara terkait kasus suap wisma atlet, sebelumnya Yulianis mengungkapkan, Grup Permai mengeluarkan Rp 16 miliar untuk mendapatkan proyek tersebut.

Uang itu mengalir ke DPR, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, serta panitia wisma atlet di daerah. Menurutnya, uang untuk DPR sebesar 5 persen dari uang muka proyek Rp 33 miliar dialirkan demi "mengawal" penganggaran proyek.