Pembersihan Partai Demokrat Sebatas Anas

MALANG, KOMPAS.com — Abdul Aziz SR, pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia, mengatakan, di Malang, Jawa Timur, Minggu (14/8/2011), pascatertangkapnya Muhammad Nazaruddin bisa jadi akan berimplikasi dengan pembersihan tubuh Partai Demokrat.  

Pembersihan di tubuh Partai Demokrat paling tinggi hanya sampai tingkat Anas Urbaningrum. Tidak akan pernah menyentuh keluarga dan klik Cikeas.

"Anas Urbaningrum dan faksinya di DPP Partai Demokrat akan dikorbankan, sementara keluarga dan klik Cikeas akan diselamatkan sekaligus dinobatkan sebagai yang paling berhak memimpin dan membesarkan partai," katanya.

Anas Urbaningrum dan faksinya, menurut Aziz, akan segera menjadi masa lalu bagi Partai Demokrat. Bagaimanapun kepiawaian Anas membangun konsolidasi partai di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) selama ini, tampaknya membuat gelisah keluarga dan klik Cikeas terkait pemilihan presiden tahun 2014.

Hal ini juga akan dijadikan momentum oleh Partai Demokrat untuk tampil gagah dan seakan tanpa dosa mengumumkan kepada  publik bahwa partai mereka konsisten dan berkomitmen tinggi mendorong pemberantasan korupsi.

"Partai Demokrat pasti ingin memetik keuntungan politik dengan tertangkapnya Nazaruddin," tegas Direktur Centre of Public Policy Studies (CPPS) Surabaya ini.

Ia mengatakan, Partai Demokrat, rezim SBY, dan barisan pendukungnya akan segera memuculkan isu-isu baru yang lebih dahsyat, untuk menggeser isu Nazaruddin dari pemberitaan media massa. Dengan begitu, borok-borok dan kebusukan di tubuh Partai Demokrat segera tertutup rapat dari penciuman media.  

"Untuk diketahui, rezim SBY mampu bertahan dengan baik hingga saat ini, antara lain karena kemampuannya mengalihkan isu demi isu dengan nyaris sempurna," katanya.

Aziz menegaskan, nyanyian Nazaruddin selama menjadi buron di mancanegara menjadi sangat terbuka dibuktikan secara hukum. KPK, kepolisian, dan kejaksaan diharapkan profesional dan tidak tunduk pada tekanan-tekanan politik dalam menuntaskan kasus Nazaruddin, baik yang terkait dengan Partai Demokrat maupun DPR.