Tur Politik Suu Kyi
Hal itu disampaikan Suu Kyi saat melawat para pendukungnya dan korban banjir di kota Bago dan Thanetpin, Minggu (14/8), sekitar 80 kilometer arah utara bekas ibu kota negara, Yangon.
Rangkaian tur politik ke beberapa daerah itu adalah yang pertama kali kembali dilakukan Suu Kyi pasca-dibebaskan dari status tahanan rumahnya tahun lalu menjelang pemilihan umum di sana.
Jumat lalu Suu Kyi juga bertemu dan berdiskusi selama kurang dari sejam dengan Menteri Perburuhan Aung Kyi. Setelah itu keduanya menggelar pernyataan bersama berisi komitmen untuk saling bekerja sama demi stabilitas pembangunan ekonomi di negeri tersebut.
”Saya paham rakyat sangat ingin tahu rincian isi pembicaraan kami dan Menteri U (sebutan penghormatan) Aung Kyi,” ujar Suu Kyi di Bago.
”Saat ini belum waktunya mengungkap rincian soal pembicaraan itu mengingat masih ada banyak masalah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Saya tidak ingin memunculkan harapan palsu dari sebuah keinginan yang mulia. Tolong hal itu dipahami,” tambahnya.
Lebih lanjut Suu Kyi meminta rakyat Myanmar menunjukkan rasa tanggung jawab dengan mendukung perjuangannya. Pertemuan Jumat lalu itu adalah yang kedua kalinya dalam dua pekan terakhir di antara keduanya.
Sementara itu, secara terpisah, Menteri Informasi Kyaw Hsan, dalam jumpa pers yang jarang terjadi, Jumat lalu, di ibu kota negara baru Naypyidaw, menyebutkan, pemerintah akan coba memfasilitasi dan mengakomodasi partai bentukan Suu Kyi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dalam proses rekonsiliasi nasional.
Pernyataan itu kerap diartikan salah satu bentuk lain ”uluran tangan perdamaian” dari pemerintah terhadap Suu Kyi dan partainya.
”Dalam sudut pandang rekonsiliasi nasional, pemerintah mencoba menangani isu NLD secara halus dan berhati-hati. Secara hukum, partai ini memang tak berhak ada, tetapi kami menawarkan kesempatan untuk berkohesi dan bersama-sama melayani negeri ini,” ujar Kyaw Hsan.
Sebelumnya, Partai NLD resmi dibubarkan lantaran sebelumnya menolak mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu di Myanmar pada November lalu.
Walau begitu, Partai NLD masih terus eksis dan menjalankan fungsi politiknya. Tampak pula pemerintah dan militer saat ini tidak banyak ambil pusing dan membiarkan mereka beraktivitas.
”Jika NLD ingin terlibat dalam politik, mereka harus terlebih dahulu menjadi partai politik legal dengan cara menempuh prosedur formal. Walau bagaimanapun pemerintah akan berbuat sebaik mungkin mengikutsertakan NLD dalam proses rekonsiliasi nasional,” kata Kyaw Hsan menambahkan.
Selama ini Suu Kyi bersikap hati-hati untuk tidak menempatkan pemerintah sebagai pihak antagonis apalagi sampai mengkritik proses pemilu kemarin, yang memang banyak dinilai bermasalah. Dari sisi pemerintah dan militer, mereka juga tampak lebih akomodatif terhadap Suu Kyi.
