Pidato Ketua DPD Habiskan Rp 170 Juta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Komite Pemilih Indonesia (TePi Indonesia), menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah melakukan pemborosan anggaran negara. Pemborosan itu dalam teknis penyusunan pidato Ketua DPD Irman Gusman yang akan menyampaikan pidato sebagai tuan rumah bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (16/8/2011) besok, yang memakan biaya hingga Rp 170 juta.

"Ini merupakan pemborosan uang negara yang luar biasa. Tidak berlebihan jika kita katakan pidato dia (Irman Gusman) sebagai pidato termahal dalam sejarah parlemen Indonesia," ujar Koordinator Formappi, Sebastian Salang, di Jakarta, Senin (15/8/2011).

Sebastian mengungkapkan, angka Rp 170 juta itu didapatkan setelah timnya melakukan investigasi. Dalam proses menyusun pidato tersebut, DPD menyewa tempat khusus di Hotel Intercontinental selama dua hari. Menurutnya, DPD juga menyewa tiga tempat pertemuan di hotel tersebut. Untuk menyewa bussiness center selama 16 jam, DPD mengeluarkan lebih kurang 800 dollar AS. Adapun, harga kamar yang digunakan Rp 1.080.000 /kamar/anggota dan disewa untuk 30 anggota.

"Pasca pertemuan itu juga seorang anggota membawa pulang Rp 3 juta sebagai perdiem. Dan jika dihitung secara kotor, total anggaran yang digunakan untuk acara penyusunan pidato itu kurang lebih Rp 170 juta," kata Sebastian.

Dikatakan Sebastian, Presiden sendiri tidak memerlukan anggaran sebesar itu, karena semua timnya bekerja di Istana Presiden tanpa harus membayar tempat khusus di hotel berbintang. Menurutnya, fakta tersebut semakin mengkonfirmasi perilaku insitusi yang baru dibentuk itu, sebagai institusi paling boros menggunakan anggaran negara tanpa hasil yang bermamfaat bagi rakyat.

"Jika hanya untuk menyusun pidato singkat ketua saja harus menelan anggaran ratusan juta rupiah, dapat dibayangkan pemborosan anggaran untuk jenis kegiatan yang lain," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti mengatakan, DPD tercatat sebagai lembaga yang telah menelan anggaran negara sangat besar. Ia menilai, DPD belum memberikan sesuatu yang nyata bagi rakyat dari kinerjanya.

"Bandingkan dengan MK, KPK, dan KY yang sudah dirasakan mamfaat keberadaannya. Inilah yang kita sayangkan dari semangat mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Ray.

Sebelumnya, DPD juga sempat menuai kritik perihal pembangunan gedung barunya. Pembangunan gedung itu, dinilai telah menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar per gedung di 33 provinsi di Indonesia. Ketua MPR, Marzuki Alie menilai untuk sebuah pembangunan sebuah kantor yang luasnya 2.900 meter persegi, Rp 30 miliar sangat boros. Menurut dia, yang harus diperjuangkan DPD adalah perluasan kewenangannya.