Desak 8 Maklumat Kemerdekaan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Anti Utang menegaskan, total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2011 mencapai Rp 1.733,64 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 9,5 triliun dibanding Juni 2011 yang sebesar Rp 1.723,9 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juli 2011 bertambah Rp 56,79 triliun.

Besarnya beban pembayaran utang, telah menyedot APBN. Namun pada tahun 2011, pemerintah merencanakan penambahan alokasi pembayaran utang hingga Rp 249.727 triliun, atau meningkat sekitar Rp 35 triliun dari tahun 2010. Angka ini jauh lebih besar dari total belanja modal, yang notabene merupakan investasi pemerintah dalam APBN P 2011 yang hanya Rp 136.877 triliun.

"Rakyat patut marah, tidak hanya makin besarnya beban pembayaran cicilan bunga dan pokok utang dalam APBN, tetapi meningkatnyaperanan kapital asing melalui utang luar negeri dalam menuntun perubahan arah kebijakan ekonomi-politik Indonesia yang makin jauh dari cita-cita proklamasi 1945," kata Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, Selasa (16/8/2011) dalam rilisnya kepada Kompas.

Karenanya, dalam memperingati 66 tahun kemerdekaan RI, Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan, Pertama , mendesak pemerintah melaksanakan pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang merdeka, mandiri dan berkedaulatan rakyat.

Kedua , Mendesak Penyusunan APBN untuk meoptimalisasi pendapatan negara dari pajak dan penerimaan sumber daya alam dan memperbesar alokasi pemenuhan hak konstitusi rakyat. Penyusunan APBN juga harus membatasi porsi pembayaran utang dan mencegah korupsi dan pemborosan anggaran.

Ketiga, mengoreksi kebijakan liberalisasi di semua sektor dan mengembalikan fungsi negara mengatur perekonomian sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Diantaranya, merevisi sejumlah UU sektoral yang bertentangan dengan konstitusi.

Keempat , menggerakkan koperasi-koperasi rakyat dan BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Kelima, Menghentikan dan mengevaluasi perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain.

Keenam, mendesak audit utang luar negeri dan negosiasi penghapusan utang-utang haram kepada pihak kreditor yang telah membebani rak yat rakyat indonesia dan keuangan negara.

Ketujuh, mendesak dihentikannya penimbunan utang-utang baru lewat penerbitan surat berharga dan utang luar negeri. Sekaligus mendesak pemerintah agar menjauhkan kebijakan ekonomi nasional dari intervensi le mbaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, IDB, dan Asian Development Bank.

Kedelapan , mendesak dilaksanakannya reforma agraria untuk membangun sektor pertanian dan kelautan serta perikanan sebagai jati diri perekonomian nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak.