Ini 11 Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menyampaikan pidato kenegaraan terkait RUU tentang APBN 2012 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta, memaparkan rencana kerja pemerintah (RKP) dan prioritas nasional pada tahun 2012.

"Kita tetapkan 11 prioritas nasional, yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi," kata Presiden.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR RI dan DPD RI, dan lainnya.

Presiden mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah dan prioritas nasional di tahun mendatang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN 2012. Sesuai dengan visi pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, kata Presiden, pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Indonesia yang sejahtera akan diwujudkan dengan memperkuat strategi empat jalur. Dalam kerangka ini, Pemerintah bersama-sama dengan dewan yang terhormat telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2012 yaitu: "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

"Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, di tahun-tahun mendatang kebutuhan belanja negara kita tentu bertambah besar. Di sisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa komposisi anggaran belanja negara hingga saat ini, masih didominasi belanja wajib seperti belanja pegawai, sebagian belanja barang, pembayaran bunga utang, serta berbagai jenis subsidi dan transfer ke daerah. Kondisi itu menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas," papar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, agar mengelola APBN dan APBD secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel.

"Dari sisi penerimaan, kita harus mampu meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara dan pendapatan asli daerah, agar kapasitas fiskal kita semakin kuat. Dari sisi belanja, kita harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja APBN maupun belanja APBD. Anggaran belanja harus dapat kita gunakan secara makin berkualitas, efektif, dan efisien. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi. Setiap rupiah yang dibelanjakan, harus kita gunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar produktif, dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," sebut Presiden.

Dengan rambu-rambu dan kerangka pengelolaan kebijakan fiskal itulah, dalam RAPBN Tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 123,0 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun.

"Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.418,5 triliun, naik Rp 97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp 1.320,8 triliun. Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB," kata Presiden.