Awasi Usul Desentralisasi Fiskal Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty menilai keinginan untuk melakukan desentralisasi fiskal dalam pembangunan di Papua yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya, harus tetap diawasi dengan ketat. Menurutnya, desentralisasi tersebut sama dengan kebijakan Otonomi khusus yang banyak mendapat kritikan, karena gagal mensejahterakan rakyat Papua.

"Desentralisasi tetap harus ada guidelines dan pengawasan ketat supaya dana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk dikorupsi ramai-ramai oleh pejabat," ujar Poengky kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Poengky menuturkan, jika ingin menjadikan Papua daerah tujuan investasi, pemerintah terlebih dahulu harus berpihak pada rakyat dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Selain itu, menjadikan Papua sebagai lahan ekonomi juga, seharusnya jangan lagi gunakan pendekatan keamanan untuk melayani pemodal.

"Karena yang seringkali terjadi adalah pemerintah justru terlihat memperunyam masalah di Papua dan menjauhkan dari akar masalah yang sebenarnya yaitu ketiadaan grand design dan guidelines untuk membangun Papua," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya mengatakan, pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai dan sejahtera. Di bidang politik, melalui otonomi khusus, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai sumber daya yang dimilikinya

Selain desentralisasi fiskal, Presiden mengatakan Papua saat ini juga menjadi salah satu koridor ekonomi di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Menurut Presiden, kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

"Jadi, kami tunggu niat serius Presiden untuk segera laksanakan dan janjikan untuk melakukan komunikasi konstruktif dengan rakyat Papua. Kita harap hal itu bisa dilakukan dengan baik sehingga kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua dapat segera terselesaikan, dan masyarakat di sana dapat hidup tentram dan damai," kata Poengky.