Menanti Perubahan Politik

Indonesia menghadapi ketidakpastian pasokan pangan akibat anomali iklim dan gangguan teknis di dalam negeri, seperti penyaluran pupuk dan menurunnya minat tenaga kerja muda ke sektor pertanian. Atas dasar itu, salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 adalah ketahanan pangan.

Prioritas ini menyedot anggaran Rp 38,092 triliun yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga Rp 18,657 triliun serta anggaran subsidi pertanian Rp 19,434 triliun. Inilah anggaran keempat terbesar di antara sebelas prioritas di RKP 2011. Tiga anggaran terbesar dialokasikan untuk infrastruktur Rp 63,477 triliun, pendidikan Rp 52,535 triliun, dan penanggulangan kemiskinan Rp 49,333 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada Kompas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (14/8), mengakui, anggaran pertanian tersebut masih sangat kurang dan harus dinaikkan. Ketergantungan pada lahan pertanian yang ada tidak bisa dipertahankan lagi.

”Indonesia butuh tambahan lahan pertanian dan programnya sudah disusun, sementara anggarannya akan terus dinaikkan bertahap. Kita tidak bisa terus tergantung pada dana cadangan untuk menahan kenaikan harga pangan Rp 3 triliun per tahun. Ke depan, anggaran pertanian dikelola secara sistematis sehingga tidak disiapkan hanya untuk meredam kondisi ad hoc dan kagetan, seperti kenaikan harga komoditas pangan,” tutur Hatta.

Dengan anggaran itu, pemerintah harus menambah lahan pertanian baru seluas 519.570 hektar. Itu hanya dapat dicapai jika seluruh daerah menerbitkan peraturan yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pengelola utama anggaran adalah Kementerian Pertanian (Kemtan) dengan pagu Rp 16,7 triliun atau naik 88,8 persen di atas dana pertanian tahun 2010. Kemtan memfokuskan pada penyediaan aset dan fasilitas publik, pemberdayaan petani, dan penumbuhan kelembagaan.

Bagian utamanya, antara lain, memperbaiki infrastruktur lahan dan irigasi, yakni rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani 237.536 hektar per hektar, jaringan irigasi desa 179.898 ha, tata air mikro 80.000 ha, optimalisasi lahan 85.538 ha, konservasi lahan 5.150 ha, cetak sawah 59.493 ha, dan pembukaan lahan kering 98.950 ha. Selain itu, ditargetkan pula pembangunan embung 6.500 unit dan penyelamatan sapi betina produktif 70.000 ekor.

Seluruhnya dilakukan dengan sasaran utama mengamankan produksi beras dan menstabilkan harga beras. Ini perlu karena untuk masyarakat pemakan beras, komoditas ini menjadi salah satu penentu lonjakan inflasi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat miskin.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mohammad Ihsan menyatakan, setiap kenaikan inflasi 1 persen akan menaikkan tingkat kemiskinan 0,5 persen. ”Selain itu, setiap kenaikan 10 persen harga beras juga akan meningkatkan kemiskinan 1,3 persen,” ujarnya.

Anggaran ketahanan pangan pada 2012 seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RAPBN 2012 dan nota keuangannya di DPR, Selasa (16/8), menjadi Rp 41,9 triliun. Pemerintah berencana memberi bantuan langsung pupuk senilai Rp 675 miliar, setara dengan 192.800 ton pupuk dan bantuan benih tanaman pangan senilai Rp 1,8 triliun. Anggaran pertanian ini diharapkan mampu menaikkan produksi padi dari 70,6 juta ton (2011) menjadi 74 juta ton pada 2012.(ORIN BASUKI)