Sensus Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak merupakan hal yang wajar. Untuk itu, pengadaan sensus pajak nasional (SPN) dapat membantu upaya pemerintah tersebut.

"Saya sih OK saja. Memang masih di bawah potensi ya. Karena masih di bawah 12,6 tax ratio-nya. Jadi sebetulnya (penerimaan pajak) masih di bawah kemampuan optimal," ujar Anggito, di Jakarta, Jumat ( 19/8/2011 ).

Oleh sebab itu, ia mendukung berlangsungnya sensus pajak nasional yang akan dilakukan pemerintah pada bulan September. "Cuma itu (sensus) membutuhkan persiapan yang luar biasa. Kayak sensus BPS (Badan Pusat Statistik), rencana untuk sensus kan tahunan," tambah dia mengenai tantangan pengadaan sensus tersebut.

Memang seperti yang disebutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya terkait RUU tentang APBN 2012 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa ( 16/8/2011 ) lalu. Ia menyebutkan, jumlah penerimaan perpajakan pada RAPBN 2012 diharapkan dapat mencapai Rp 1.019,3 triliun.

Jumlah tersebut naik 16 persen dari target APBN-Perubahan pada tahun 2011 . Presiden menyebutkan, target tersebut merupakan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik dari pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

"Peningkatan pendapatan negara adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 12,2 persen pada tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012 ," ujar Presiden.

Dengan makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak, lanjut dia, maka pemerintah pun memiliki konsekuensi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Presiden pun menyatakan akan terus melakukan reformasi perpajakan, yang diantaranya melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Termasuk mengadakan sensus pajak nasional yang akan dilakukan pada bulan September mendatang.