Perketat Kriteria Penilaian

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperketat kriteria penilaian.

Dengan begitu, akan dihasilkan pimpinan yang bersih, berintegritas, independen, dan berani membongkar korupsi.  

Harapan itu disampaikan Koordinator Devisi Investigasi Indonesia Corruption Wacth (ICW) Agus Sunaryanto di Jakarta, Jumat (19/8/2011).

Sebagaimana diberitakan, Panitia Seleksi menyampaikan delapan nama calon pimpinan KPK kepada presiden, untuk selanjutnya akan diuji kepatutan dan kelayakannya oleh DPR. Empat nama menduduki peringkat tertinggi, yaitu Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat. 

Agus Sunaryanto berharap, DPR bekerja sungguh-sungguh dengan memperketat indikator untuk memilih pimpinan KPK, seperti independensi, integritas, dan kepemimpinan. Salah satu caranya, dengan menelusuri data-data kekayaan para calon. Rekening calon, misalnya, bisa dicek, apakah transaksi di dalamnya wajar atau tidak.

Perlu juga untuk mengecek lagi, apakah mereka pernah terlibat kasus tertentu atau tidak. Kalau pernah, sampai sebatas mana prosesnya, apakah pernah diberikan sangsi di lembaga masing-masing.  

"Penting sekali untuk memastikan, bahwa DPR nanti sungguh-sungguh memilih pimpinan berdasarkan pertimbangan yang benar, bukan karena kepentingan politik. Jangan juga DPR terjebak, bahwa wakil pimpinan KPK harus dari kepolisian dan kejaksaan. Jangan ada penjatahan. Siapa pun bisa dipilih asalkan layak menjadi pemimpin, dan dia otomatis menjadi penyidik dan penuntut," katanya.  

Diharapkan, DPR bisa mempertimbangkan untuk mengikuti peringkat yang dibuat oleh Panitia Seleksi. Bagaimanapun, peringkat itu dibuat melalui proses panjang dari tahap awal sampai wawancara dengan berbagai indikator penilaian yang ketat. Keempat orang itu dianggap punya nilai yang terbaik di antara calon-caon lain.