Surat Nazaruddin dan Surat Korban Lapindo Beda

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengungkapkan, publik jangan sampai salah persepsi terkait surat balasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas surat Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Apalagi, membandingkan sikap Presiden yang tak kunjung membalas surat korban lumpur Lapindo.

"Kenapa surat-surat yang lain juga tidak dijawab oleh Presiden, seperti Lapindo, karena substansi Lapindo dan substansi surat Nazaruddin itu lain. Surat Lapindo, misalnya, diberikan atau dikirimkan untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kasus yang terjadi antara (PT) Lapindo (Brantas) dengan korbannya. Tapi, surat Nazaruddin itu direct to the point. Artinya, dari surat itu terlihat, dia meminta langsung kepada Pak SBY," ujar Max di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (22/8/2011).

Max menilai, surat Nazaruddin dibuat seolah-olah ia memiliki kedekatan dengan Presiden SBY dan menimbulkan pertanyaan publik. Padahal, lanjut Max, Presiden pun tanpa disurati juga tidak mungkin melakukan intervensi terhadap kasus Nazaruddin itu. Oleh karena itu, Max menganggap wajar klarifikasi yang dilakukan Presiden melalui surat balasan.

"Dia meminta kepada Pak SBY supaya jangan mengganggu anak istrinya. Seolah-olah ada head to head antara dia dengan Pak SBY. Padahal, sebenarnya semua orang tahu bahwa Presiden tidak boleh intervensi hukum. Kalau menyamakan dengan semua surat, ya surat itu ditujukan kepada pemerintah, bukan to the point seperti pribadi gitu. Surat Nazaruddin itu seolah-olah menimbulkan pertanyaan ada apa sih antara dia dengan SBY. Sehingga, Pak SBY harus menjawab dan klarifikasi," papar Max.

Ribuan korban lumpur Lapindo dari 45 rukun tetangga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merasa iri kepada Nazaruddin. Seperti Nazaruddin, pada Kamis (18/8/2011) lalu mereka juga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sampai sekarang surat itu tidak mendapat tanggapan.