Anggota Setgab Merasa Tak Diacuhkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai anggota Sekretariat Gabungan merasa diacuhkan oleh Partai Demokrat sebagai "kapten", terutama pascakasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin mencuat ke publik. Sejumlah pimpinan partai anggota Setgab menyayangkan komunikasi antaranggota yang tak juga membaik hingga saat ini.

"Kita ragu ya Setgab bisa menjembatani kepentingan Setgab. Tapi kelihatannya ada kebuntuan komunikasi yang kita sayangkan. Padahal forumnya ada, sekretariatnya ada, kepemimimpinan ada, tapi sayang tidak ada komunikasi. Ini jadi hal krusial yang harusnya menjadi perhatian kita," ungkap Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2011).

Teguh mengatakan, tak ada rapat-rapat lagi yang terjadi sebagai bentuk komunikasi antaranggota. Padahal, menurutnya, ada sejumlah agenda penting untuk dibahas bersama, seperti terkait RUU Daerah Istimewa Yogyakarta dan RUU Pemilu karena terasa sekali perbedaan pendapat antaranggota Setgab sepanjang pembahasannya.

"Jadi kalau enggak ada (komunikasi), kenapa harus ada Setgab. Mending jalan masing-masing saja," tambahnya.

Teguh menilai memang konsentrasi Demokrat terserap habis untuk mengurusi citra partainya pascakasus Nazaruddin. Oleh karena itu, sejumlah urusan terbengkalai. Padahal, lanjutnya, Demokrat sudah mengaku menyerahkan penanganan kasus ini kepada proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Harusnya ya tidak berpengaruh pada komunikasi di Setgab. Apalagi kalau mereka percaya itu sudah ditangani oleh penegak hukum," tandasnya.

Kemarin, Ketua DPP PKB Marwan Jafar juga mengatakan Setgab tak pernah lagi rapat sejak 18 Juli lalu. Padahl, waktu itu, disepakati akan ada komunikasi rutin setiap 2-3 minggu sekali. Di dalam momen bulan suci Ramadhan pun, tak ada rencana buka puasa bersama yang direncanakan. "

Setgab enggak pernah rapat mengenai hal yang sinergis," katanya.

Padahal menurut Marwan, sejumlah pekerjaan rumah di legislatif perlu dibahas bersama di internal Setgab, antara lain RUU Politik, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU Pertanahan, RUU DIY, R UU Intelijen, RUU Pemilukada dan RAPBN 2012.

"Itu kan PR yang setiap dua minggu sekali dibahas supaya cepat selesai. Tapi ini ditunggu-tunggu enggak ada juga. Mungkin lagi sibuk mengurus kementerian," ungkapnya.