Kemdiknas akan Bangun Ribuan Kelas SMA dan SMK

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen Dikmen Kemdiknas) Hamid Muhammad mengatakan, Kemdiknas akan fokus membangun ribuan Ruang Kelas Baru (RKB) di sejumlah SMA dan SMK. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan menengah secara nasional. Untuk pembangunan RKB, Hamid mengaku mendapatkannya dari Rp 3,3 triliun anggaran Dikmen Kemdiknas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kemdiknas sebesar Rp 11,7 triliun.

Hamid menjelaskan, hal mendesak dibuatnya kebijakan ini adalah fakta dilapangan bahwa besarnya jumlah siswa lulusan setingkat SMP yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena berbagai alasan. Salah satunya adalah keterbatasan ruang kelas. Dari 4,2 juta siswa yang lulus SMP, hanya sekitar 3 juta siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA. Fakta tersebut menandakan besarnya jumlah siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA, yaitu mencapai sekitar 1,2 juta siswa.

Hamid mengatakan, hal ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, rata-rata siswa lulusan SMP dinilainya belum mempunyai keahlian yang cukup untuk menghadapi persaingan dalam dunia pekerjaan.

“Anak SMP itu skillnya belum cukup. Ketika mereka tidak melanjutkan, maka walaupun bisa bekerja tetapi hanya bekerja di sektor informal dan anak-anak lainnya terpaksa menganggur. Ini sulit dan menjadi tanggung jawab negara,” kata Hamid, Selasa (23/8/2011), di Jakarta.

Oleh karena itu, jika APBN-P yang diusulkan oleh Kemdiknas disetujui oleh Komisi X DPR RI, akan dimanfaatkan untuk membangun empat ribu RKB untuk SMA dan empat ribu RKB untuk SMK. Tidak hanya itu, rencananya juga akan memprioritaskan pembangunan RKB kepada daerah yang masuk dalam program affirmative action dan daerah yang mengalami bencana alam.

“Itu masih ditambah program affirmative action, di NTT kita akan membangun 270 RKB dan di Lombok Utara kita bangun juga sekitar 50 RKB serta ditambah daerah bencana gunung Merapi dan Mentawai. Tetapi ini butuh waktu karena yang hancur adalah infrastrukturnya,” kata Hamid.

Hamid menjelaskan, jika mengikuti proporsi jumlah sekolah, yang paling banyak membutuhkan ruang kelas adalah Jawa, dan untuk menampung 1,2 juta siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA setidaknya diperlukan sekitar 43 ribu ruang kelas. Karena itulah, dengan sangat tegas ia sampaikan, sekurang-kurangnya sampai lima tahun ke depan kebijakan ini akan terus digenjot. Namun begitu, Hamid mengatakan kebijakan ini belum bisa dipastikan akan berjalan sesuai rencana atau tidak. Pasalnya, keputusan disetujui atau tidak anggaran yang diusulkan oleh Kemdiknas baru akan diputuskan oleh Komisi X DPR RI paling cepat Rabu (24/8/2011).

Baginya, masalah lain akan tercipta jika anggaran yang diajukan oleh Kemdiknas tidak disetujui oleh Komisi X DPR RI. Karena pastinya anggaran yang diusulkan akan dipotong sehingga tidak mampu untuk menyokong kebijakan tersebut.

“Data sudah kita siapkan, begitu disetujui oleh Komisi X DPR RI maka akan kita proses pencairannya di Kementerian Keuangan. Tetapi kebijakan ini belum final dan masih bisa berubah. Karena besok baru akan diputuskan oleh DPR. Dengan program ini kita coba fokus berikan bantuan yang dapat mengcover semuanya dan kita berharap nantinya akan menjadi model bagi daerah lain” ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemdiknas, daerah yang paling utama masuk dalam program afirmative action itu adalah NTT, selanjutnya adalah Maluku, Maluku Utara dan Aceh.