Arema Desak Verifikasi Faktual

Kompas.com - 24/08/2011, 15:36 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Kekhawatiran gagal mengikuti proses verifikasi untuk menjadi klub profesional, muncul di tubuh Arema Indonesia dan pendukung setianya Aremania. Karenanya, pihak manajemen mendesak pihak PSSI agar segera melakukan verifikasi faktual, sebelum proses verifikasi dilakukan dan diumumkan.

Kekhawatiran tersebut mulai muncul setelah ada dua berkas yang masuk ke PSSI untuk mengikuti verifikasi, dengan satu Perseroan Terbatas (PT) yakni PT Arema Indonesia. Namun, terdapat nama Direksinya berbeda.

Untuk dokumen yang diserahkan kubu M Nur tercatat sebagai Direktur PT Arema Indionesia adalah Satria Budi Wibawa atau yang karib disapa SBW. Sedangkan, di kubu Rendra Krisna atas nama Iwan Budianto.

"Melihat pemberitaan yang marak di berbagai media dan informasi dari PSSI, kami langsung menyatakan sikap,  di Arema tak ada dua kubu. Hanya satu Arema Indonesia yang berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 9 Kota Malang," kata Pembina Yayasan Arema Rendra Krisna, saat jumpa pers, di kantor Arema, Rabu (24/8/2011) siang.

Menyikapi keputusan PSSI untuk sementara tidak meloloskan verifikasi PT Arema Indonesia mengikuti kompetisi level satu, jelas Rendra, Yayasan Arema menyayangkan penilaian tersebut. "Kami minta PSSI harus bersikap obyektif, tidak hanya melakukan verifikasi dokumen tapi juga verifikasi faktual," tegasnya.

Arema, kata Bupati Malang itu, telah mengikuti Liga Champion Asia tahun 2007 dan 2009. Arema jelas sudah dinyatakan lolos mengikuti kompetisi level Asia tersebut. "Karenanya, sangat tidak logis kalau PSSI menolak menolak dokumen Arema yang sudah diserahkan," katanya.

Terkait dengan legalitas, saat ini semuanya sedang dalam proses. "Kami sudah melaporkan ke PSSI dengan menunjukkan semua bukti legalnya. Satu diantaranya, soal akta perubahan direksi PT Arema Indonesia. Kami sudah menyampaikan secara transparan kepada PSSI. Terkait dengan perubahan direksi PT, jika sedang diproses di Menkumham, cukup dilampirkan surat keterangan notaris yang menyebutkan proses tersebut," kata Rendra.

Rendra juga berharap, agar dalam proses verifikasi, PSSI harus bersikap mementingkan kepentingan nasional. Karena Arema adalah aset bangsa. "Dari itu, PSSI segera melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Lihat siapa yang betul-betul siap dan layak lolos verifikasi," katanya.

Ditanya apakah kalau PSSI tidak melakukan verifikasi faktual, Arema akan menilai hasil verifikasi tak sah? Rendra menegaskan, hasil verifikasi PSSI jelas tak sah. "Baru kalau ada verifikasi faktual, itu sesuai dan adil verifikasinya," katanya.

pasalnya, menurut Rendra, kalau hanya verifikasi dokumen, bisa rawan fiktif dan tidak teruji kebenarannya, alias palsu. "Makanya kami hari ini, mengirimkan surat kepada PSSI, agar segera melakukan verifikasi faktual kepada Arema. Silahkan siapa yang memenuhi syarat sesuai dengan 15 item yang ditetapkan PSSI," katanya.

Klub kesayangan Aremania itu, kata Rendra, sudah melengkapi 15 item yang ditetapkan PSSI itu. "Soal Bank Garansi Arema, sudah tak ada masalah lagi. Bahkan Arema sudah deposit lebih dari yang diminta PSSI, yakni Rp 9,8 miliar," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau