Bank Dunia Ikut Cegah Korupsi

WASHINGTON, KOMPAS.com — Wakil Presiden Bank Dunia untuk Integritas (The World Bank's Integrity Vice Presidency) mengumumkan bahwa upaya baru ditingkatkan untuk mencegah penipuan dan korupsi, termasuk melindungi proyek-proyek berisiko tinggi yang didanai Bank Dunia, dan memperkuat kapasitas antikorupsi di negara-negara di mana Bank Dunia beroperasi.

Upaya pencegahan itu juga dilakukan di Indonesia. "Kami saat ini fokus pada proyek-proyek berisiko tinggi dan sektor berdasarkan informasi yang timbul dari keluhan masyarakat, uji tuntas (due dilligence) kami, dan lembaga penegak hukum lainnya. Kami melakukan ini untuk melindungi dana Bank Dunia, mencegah kesalahan, dan membuat pengembangan kerja lebih baik," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Integritas, Leonard McCarthy, dalam siaran pers yang dirilis di situs Bank Dunia, Senin (29/8/2011) waktu Washington DC, Amerika Serikat, atau Selasa (30/8/2011) WIB.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Independent Review Panel tahun 2007, yang dipimpin oleh mantan Ketua Federal Reserve (bank sentral Amerika Serikat) Paul Volcker, Bank Dunia membentuk Unit Preventive Services (PSU) di INT, yang dirancang untuk mengembangkan "perlindungan" terhadap korupsi, membantu dengan saran pendidikan dan pelatihan, serta menawarkan dan tanggapan disesuaikan dengan tuduhan korupsi yang tidak diselidiki INT.

Tahun lalu, PSU membantu membangun tindakan pencegahan terhadap kecurangan dan korupsi dalam 48 proyek di 29 negara, yang meliputi komitmen pinjaman besar.

Tindakan pencegahan termasuk audit teknis untuk menghindari kualitas kurang standar, penguatan jaminan kontrak kunci, penyaringan (screening) proyek, dan promosi nomor hotline untuk digunakan oleh warga untuk menyampaikan keluhan.

Selain itu, dikembangkan pelatihan pencegahan dan forensik untuk 2.707 pejabat pemerintah dan staf Bank Dunia.

Tahun lalu, INT mengawasi pelatihan 2.707 pejabat dan staf Bank Dunia. Pelatihan berlangsung antara lain di Banglades, Georgia, India, Indonesia, Lebanon, Kenya, Kosovo, Laos, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Pelatihan ini dirancang untuk membantu pejabat pemerintah mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan memungkinkan masyarakat sipil untuk kemudian instansi pelaksana bertanggung jawab untuk pengadaan yang adil dan transparan.

"Krisis keuangan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya antikorupsi mereka dan menghentikan kebocoran. Bank Dunia mendukung upaya ini dengan memasukkan pencegahan sebagai elemen inti dalam pinjaman semua, dan memberikan dukungan penasihat untuk reformasi pemerintah," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Eropa dan Asia Tengah, Philippe Le Houerou H. (*)