Pemerintahan

Budak Seks di Pelupuk Mata Korsel

Kompas.com - 02/09/2011, 19:07 WIB

KOMPAS.com - Pemerintahan Jepang di bawah perdana menteri baru Yoshihiko Noda menjadi pusat perhatian China dan Korea Selatan (Korsel). Sementara China memilih mencermati dengan hati-hati, Korsel sudah berkomentar."Jepang mesti tetap mengingat sejarah perang. Kini Jepang pun harus membayar konpensasi untuk perempuan-perempuan Korsel yang dijadikan budak seks dalam perang masa lalu oleh Jepang," kata Kementerian Luar Negeri Korsel.

Namun begitu, Korsel, sebagaimana warta Xinhua pada Jumat (2/9/2011), mengucapkan selamat atas kabinet baru Jepang. "Semoga Jepang tetap belajar pada sejarah. Dengan begitu, hubungan kedua negara makin erat dan mengemuka," pesan kementerian tersebut.

Luka sejarah soal budak seks memang masih lekat di pelupuk mata Korsel. Negeri Ginseng itu meminta Jepang mengakui kesalahannya terkait tingkah laku Jepang saat menjadi penguasa dalam perang sejak 1910-1945. Catatan pemerintah Korsel menunjukkan, hingga 1990, masih ada 234 perempuan korban perilaku penjajah Jepang. 

Sejatinya, jumlah itu merupakan bagian dari 200.000 perempuan yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang di masa imperialismenya di kawasan Asia. Termasuk di sini adalah China dan Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau