Jalan Dibangun, Distribusi Kakao Terbuka
ASWIN RIZAL HARAHAP
Ditemui di Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Luwu Timur, sekitar 650 kilometer timur laut Kota Makassar, Jumat (19/8), Sakeh mengisahkan masa-masa awal ”merenda hidup” di Bumi Sawerigading ini. Dulu, kualitas hasil panennya kerap menurun karena terlambat didistribusikan ke pedagang pengumpul.
”Saat musim hujan tiba, saya terpaksa menyimpan hasil panen hingga berminggu-minggu. Pedagang pengumpul baru datang mengambil saat cuaca cerah,” ungkap pria asal Magetan, Jawa Timur, ini.
Kala itu, warga umumnya membawa hasil panen ke Kecamatan Tomoni dan Malili yang kini jadi ibu kota Luwu Timur. Jarak dari Desa Balirejo ke kedua kecamatan tersebut hanya sekitar 30 kilometer sehingga membutuhkan waktu sehari untuk mengangkut hasil panen karena kondisi jalan yang berlumpur.
Situasi berangsur membaik pada pertengahan tahun 1990 ketika warga mulai menanam kakao dan menyisihkan sedikit hasil panen untuk menutupi permukaan jalan dengan bebatuan. Proses distribusi kakao pun bisa berjalan karena sepeda motor bisa lewat di jalan itu.
Kini, kendala pengiriman hasil panen tak lagi dirasakan warga seiring pemekaran wilayah Luwu Timur, dari kabupaten induk Luwu Utara pada tahun 2003. Kabupaten ini berpenduduk sekitar 220.000 jiwa. Program ”Desa Mengepung Kota” yang dicanangkan Pemkab Luwu Timur dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok mengubah wajah desa umumnya.
Sakeh merasakan betul manfaat pembangunan jalan di daerahnya. Jalan beton sejauh 20 kilometer dengan lebar 4 meter yang menjangkau Desa Balirejo, Tawakua, dan Mantadulu berperan besar menopang kelancaran usahanya sebagai pedagang pengumpul kakao.
Hampir setiap pekan Sakeh memasok 8 ton kakao ke eksportir di Makassar menggunakan truk miliknya. Dengan harga kakao saat ini Rp 23.000 per kilogram, ia meraup laba lebih kurang Rp 20 juta dalam sekali pengiriman.
Membaiknya kondisi infrastruktur turut memicu pertumbuhan pengumpul hasil bumi, terutama kakao. Sejak pembangunan jalan gencar dilakukan tahun 2006, kini terdapat minimal delapan pedagang pengumpul di Desa Balirejo, Tawakua, dan Mantadulu.
Menurut Kepala Desa Balirejo I Nyoman Santosa, kondisi tersebut memotivasi para petani. Dalam dua tahun terakhir jumlah kelompok tani lebih dari 50 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5-10 orang.
”Kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok kian tinggi sehingga mempermudah mereka mengembangkan usaha,” ujar kepala desa yang juga transmigran dari Nusa Penida, Bali, pada 1979 ini.
Penetrasi dalam penyediaan sarana infrastruktur diikuti dengan pemberian dana stimulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Luwu Timur pada 2009 sebesar Rp 38,15 miliar. Dana itu untuk 109 desa, masing-masing mendapat Rp 350 juta. Anggota kelompok tani dapat meminjam dana tersebut untuk pengadaan sarana produksi pertanian, seperti pembelian pupuk, benih, obat-obatan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman pada saat panen atau selambat-lambatnya satu tahun dengan bunga 1 persen per bulan.
Setelah bergulir selama setahun, dana stimulan yang dikelola Unit Pengelolaan Keuangan Daerah (UPKD) bertambah Rp 30 juta. ”Tambahan tersebut akan kami proyeksikan untuk menjaga stabilitas harga gabah sekaligus menjauhkan petani dari jeratan tengkulak,” kata Nyoman.
Fakta seperti ini membuat Kementerian Keuangan selama lima tahun terakhir menempatkan Luwu Timur sebagai daerah yang mengalokasikan anggaran pembangunan secara sehat dan proporsional. Dilihat dari pola belanja daerahnya, kabupaten ini pun selalu menempatkan belanja modal lebih tinggi daripada belanja pegawai.
Lima tahun pertama sejak berdiri tahun 2003, porsi belanja modal terhadap total belanja daerah rata-rata 50 persen lebih. Alokasi anggaran ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Tiap tahun, ketiga bidang tersebut selalu mendapat porsi tertinggi dalam belanja daerah. Hasilnya kini dirasakan masyarakat Luwu Timur. Hampir semua desa terakses jalan beton dan aspal.
Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma mengatakan, program yang mengedepankan pembangunan infrastruktur pedesaan bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Potensi tersebut dianggap cukup besar mengingat wilayah pedesaan umumnya dihuni para transmigran asal Jawa dan Bali yang lekat dengan kultur bertani dan beternak.
Kebijakan ini, lanjut Hatta, untuk melepaskan kebergantungan Luwu Timur terhadap pemasukan dari sektor pertambangan. Selama ini penambangan nikel dari PT International Nickel Indonesia (Inco) di Sorowako, Kecamatan Nuha, menyumbang 70 persen terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tahun 2010, PAD daerah ini mencapai Rp 50 miliar.
”Saya tahu suatu saat kandungan sumber daya alam akan habis. Itulah mengapa saya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur agar ekonomi berkembang mulai dari pedesaan,” ungkap Hatta.
Komitmen itu tampak dalam struktur APBD Luwu Timur selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2007, misalnya, bidang pekerjaan umum (PU) mendapat alokasi anggaran Rp 106,6 miliar. Jumlah ini terbesar kedua setelah anggaran pendidikan Rp 117 miliar. Dua tahun berselang, bidang PU mendapat alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 295,2 miliar dari total belanja Rp 822,3 miliar.
Dampaknya, selama lima tahun terakhir panjang jalan di kabupaten ini bertambah 30 persen dari 1.525,46 kilometer (tahun 2005) menjadi 1.976 kilometer (2010). Kini hampir seluruh desa di Luwu Timur dapat diakses dengan mudah. Pembangunan jalan aspal ataupun beton melancarkan proses distribusi barang, terutama hasil bumi, seperti kakao, beras, kelapa sawit, cengkeh, dan lada.
Komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi di sektor pertanian juga diperkuat dengan dibangunnya bengkel industri milik dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan. Bengkel yang beroperasi sejak tahun lalu ini memiliki alat pengolahan kakao menjadi cokelat bubuk dan permen.
Munawir (45), petani kakao di Desa Pasipasi, Kecamatan Malili, mengakui, keberadaan bengkel industri memotivasinya untuk melakukan proses fermentasi biji kakao seusai panen. Apalagi, harga fermentasi biji kakao Rp 4.000 per kilogram lebih mahal dibandingkan dengan harga kakao di pasaran.
Menurut Suresti, anggota staf Bidang Perindustrian Koperindag Luwu Timur, selain menampung kakao fermentasi dari petani secara individu, pihaknya juga bekerja sama dengan pedagang pengumpul di sentra penghasil. Dalam sehari, bengkel ini mengolah rata-rata 10 kilogram biji kakao fermentasi untuk menghasilkan 500 biji permen cokelat dan 20 bungkus cokelat bubuk isi 10 saset dengan berat bersih 140 gram.
Sejauh ini hasil pengolahan kakao tersebut masih dijual di Luwu Timur. Satu bungkus cokelat bubuk dijual Rp 15.000, sedangkan permen cokelat dipasarkan ke pedagang Rp 800 per biji.
