Padang, Kompas -
Hal tersebut dikatakan Yuddy Chrisnandi ketika ditemui usai menghadiri peringatan Dies
”Karena, kalau tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan investigasi yang proaktif dari KPK, pandangan masyarakat pasti buruk. Istilahnya, karena nila setitik rusak susu sebelanga,” kata Yuddy.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan suap dalam pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, diduga melibatkan anggota Badan Anggaran DPR. Uang diduga mengalir kepada sejumlah nama di Banggar. Selain kasus wisma atlet, dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melibatkan dua pejabat kementerian itu dan pengusaha Dharnawati, juga disebut-sebut terkait dengan komisi proyek senilai 10 persen dari total anggaran proyek yang dimaksud.
Yuddy mengakui, Badan Anggaran selama ini menjadi muara dari masalah anggaran dan pemberian komisi-komisi dari anggaran APBN yang sudah dicairkan. Semua unsur/perwakilan partai politik terdapat di Badan Anggaran.
Menurut Yudi, pembubaran atau tetap dipertahankannya Badan Anggaran bergantung pada hasil pemeriksaan KPK.
”Anggota Badan Anggaran ada 50 orang, kalau semua terlibat kasus korupsi, maka harus ada political will untuk membubarkan,” kata dia.
Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, persoalan yang melilit Badan Anggaran saat ini tidak berarti harus dipecahkan dengan pembubaran alat kelengkapan DPR tersebut. ”Saya bukannya tidak setuju (dibubarkan). Tapi jangan kalau ada masalah, lalu solusinya langsung ingin membubarkan. Kalau begitu, bubarkan itu kejaksaan, bubarkan kepolisian,” kata dia.