Rencana Evaluasi Kabinet Dinilai untuk Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang bermasalah karena tersangkut kasus korupsi dinilai hanya sebagai alat pencitraan sebagaimana terjadi berulang kali.

Kemungkinan besar rencana itu akan urung dilaksanakan dan para menteri dinyatakan tidak bersalah dan tetap pada posisinya.  

Penilaian itu disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Stefanus Gusma, di Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Aktivis itu menanggapi rencana Presiden Yudhoyono untuk mengoreksi kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II. Koreksi termasuk mengevaluasi kementerian yang diduga terkait dengan kasus korupsi.  

Stefanus Gusma menilai niat Presiden Yudhoyono untuk mengevaluasi kabinet itu merupakan bagian dari pencitraan. Itu hanya seperti memberikan obat penahan rasa sakit, tetapi tidak menyembuhkan penyakit. Apalagi, jika rencana itu hanya menjadi gertakan biasa sebagaimana beberapa kali terjadi sebelumnya, dan akhirnya tidak ada menteri yang diganti.  

Jika pun terjadi reshuffle kabinet, tetapi menteri-menteri baru penggantinya merupakan bagian dari upaya menjaga koalisi dan transaksi politik, kemungkinan besar keadaan tak banyak berubah.

Berbagai persoalan masih tak terselesaikan tuntas jika Presiden sendiri tak mengubah gaya kepemimpinan menjadi lebih tegas, berani, dan memihak rakyat.

"Faktor utama tak jalannya pemerintahan adalah akibat lemahnya kepemimpinan. Itu yang harus dibenahi," katanya.