Pemerintah Daerah di China Akan Terbitkan Obligasi

SHANGHAI, KOMPAS.com - Pemerintah daerah China akan diperkenankan mengeluarkan obligasi langsung. Langkah tersebut akan membuat pemerintah daerah lebih transparan tentang utang mereka. Sementara para petinggi di pusat khawatir timbunan utang akan menyebabkan kesukaran di kemudian hari.

Financial Times pada edisi Kamis (8/9/2011) menuliskan bahwa beberapa provinsi termasuk Zhejiang, Shandong dan Guangdong tengah mempersiapkan penerbitan obligasi pemerintah daerah dan akan menjualnya langsung.

Laporan tersebut menyatakan, kementrian keuangan masih menggodok rencana tersebut,bagaimana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi tetapi tidak memberikan rincian kapan obligasi pemerintah daerah itu akan diterbitkan.

Saat ini pemerintah daerah meminjam dana untuk keperluannya melalui lembaga penyedia dana atau lembaga perantara karena mereka dilarang berutang secara langsung.

Akan tetapi, keperluan pinjaman dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur dan proyek lainnya menimbulkan kekhawatiran beberapa pemerintah daerah akan mengalami gagal bayar sehingga mengancam perekonomian China secara keseluruhan.

"Saat ini pemerintah daerah memiliki berbagai macam cara untuk meraup dana tetapi prosedurnya tidak transparan," ujar Ba Shusong seorang penasihat pemerintah. Jika diperbolehkan mengeluarkan obligasi, pemerintah daerah diharuskan memberikan informasi lebih banyak mengenai beban utang mereka, sehingga akan meningkatkan transparansi, kata Ba lagi.

Juni lalu, Kantor Audit Nasional China menyatakan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mencapai 10,7 triliun yuan atau 1,65 triliun dollar AS hingga akhir 2010.

Jumlah ini sekitar 27 persen dari produk domestik bruto (PBD) China. Sejak saat itu, beberapa provinsi mengeluarkan laporan yang memperlihatkan bahwa rasio utang terhadap PDB mereka lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional.

Hainan misalnya, pulau yang berada di selatan menyatakan total utangnya mencapai 95,3 miliar yuan pada pertengahan 2010 atau mencapai 46,4 persen pendapatan daerahnya.

Pemerintah pusat juga bergerak secara agresif untuk mencegah terlalu banyaknya penyaluran kredit. Pemerintah telah menaikkan tingkat suku bunga dan menaikkan persyaratan giro wajib minimum perbankan yang harus disimpan dalam beberapa bulan untuk menekan inflasi.