SBY: Kurangi Pengadaan Alutsista dari Pinjaman Asing

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/9/2011), menginstruksikan pejabat terkait agar mengurangi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bersumber dari pinjaman. Terlebih jika pinjaman tersebut berasal dari luar negeri.

Kepala Negara meminta agar pejabat terkait menggunakan anggaran yang tersedia di dalam negeri. Dalam RAPBN 2012, Kementerian Pertahanan merupakan satu dari tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran besar, yakni di atas Rp 20 triliun, dalam RAPBN 2012. Tercatat, Kemhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun. Alokasi tersebut diprioritaskan bagi modernisasi alat utama sistem persenjataan.

"Saya kira kita bisa menempuh cara-cara seperti ini sehingga semakin ke depan, debt to GDP ration kita berkurang," kata Presiden.

Presiden juga meminta agar pejabat terkait untuk membeli alutsista yang diproduksi Indonesia. Sementara itu, jika ada alat yang belum dapat dibuat sendiri, Kepala Negara meminta agar pejabat terkait dapat mengupayakan suatu kerja sama memproduksi alat tersebut melalui joint production, joint investment dengan negara-negara sahabat. Selain itu, Presiden juga meminta agar pengadaan alutsista dapat dilakukan secara transparan. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pengadaan alutsista harus dapat dipertanggungjawabkan.

Turut hadir dalam sidang kabinet tersebut, antara lain, Wakil Presiden Boediono; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro; Menteri Keuangan Agus Martowardjojo; Kepala Bappenas Armida Alisjahbana; Panglima TNI Agus Suhartono beserta kepala staf angkatan; serta Kapolri Jenderal Timur Pradopo.