Nazaruddin: Yulianis Selalu Koordinasi dengan Anas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali "bernyanyi" di hadapan mediamassa. Kali ini, Nazaruddin menyebut mantan staf keuangannya, Yulianis, selalu berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Hal itu disampaikan Nazaruddin, yang menjadi tersangka kasus wisma atlet SEA Games, seusai menjalani pemeriksaan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/9/2011). Namun, Nazaruddin tidak menjelaskan lebih lanjut soal koordinasi Yulianis dan Anas itu.

Dia juga mengungkapkan bahwa Yulianis, yang selama ini mengaku sebagai Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, nyatanya adalah direktur keuangan induk perusahaan milik Nazaruddin itu.

"Soal yang tidak diekspos media, adalah bahwa KPK menjelaskan soal Yulianis. Yulianis bukan wakil direktur, tetapi direktur keuangan yang selalu berkoordinasi dengan Anas," kata Nazaruddin.

Selama ini Yulianis berperan sebagai saksi kunci dalam kasus wisma atlet SEA Games. Di persidangan Mindo Rosalina Manulang dan Mohammad El Idris, dua tersangka dalam kasus yang sama, Yulianis mengungkapkan aliran dana dari Grup Permai ke sejumlah pihak.

Nama yang disebut Yulianis menerima dana Grup Permai antara lain anggota DPR Angelina Sondakh dan Wayan Koster. Namun, Yulianis membantah adanya aliran dana untuk Anas dari Grup Permai.

Kepada Komite Etik KPK, Yulianis mengungkapkan singkatan nama CDR sebagai menerima dana dari Grup Permai. CDR, menurut Yulianis, merujuk pada nama orang KPK. Komite Etik KPK memastikan bahwa CDR bukanlah singkatan nama Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah.

Hari ini Nazaruddin menjalani pemeriksaan Komite Etik KPK. Di hadapan Komite Etik, Nazaruddin juga menjelaskan soal pertemuannya dengan Chandra dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja.

"Saya jelaskan bagaimana keterlibatan Chandra dan Ade secara jelas tanpa ada yang saya kurangi dan ada yang saya tambahi. Biar masyarakat tahu, menilai, bagaimana sebenarnya pimpinan KPK. Jangan sekali-kali mendikte orang, sementara dia sendiri adalah perampok juga," ujar Nazaruddin.

Pemeriksaan Nazaruddin oleh Komite Etik kali ini atas dasar insiatif Nazaruddin. Salah satu kuasa hukum Nazaruddin menghubungi Sekretaris Komite Etik dan meminta agar kliennya diperiksa. Nazaruddin berjanji blak-blakan di hadapan Komite Etik dan penyidik KPK. Sikapnya kali ini tersebut berkebalikan dengan sebelumnya, di mana ia mengancam bungkam sebelum dipindah dari Rumah Tahanan Mako Brimbo, Kelapa Dua, Depok.