Keniscayaan Lebaran
Peristiwa ini ramai diberitakan media massa dan sempat menyita perhatian publik yang sedang dalam suasana Lebaran. Pertanyaannya, jika kecelakaan itu menimpa seorang warga biasa, akankah perhatian media dan publik demikian besar?
Hingga H+5 Lebaran (5/9/2011) tahun ini, terjadi 4.006 kecelakaan lalu lintas dengan total 661 korban meninggal dunia. Kenyataannya, kecelakaan demi kecelakaan ini hanya berhenti pada angka-angka statistik dan tidak benar-benar mengundang perbincangan publik. Media baru intensif memberitakan dan publik baru memperhatikan ketika kecelakaan itu menimpa Saipul Jamil. The name make news. Begitulah hukum besi pemberitaan. Kecelakaan seorang public figure selalu menjadi berita, sementara kecelakaan orang-orang biasa hanya dibahas sepintas lalu.
Musibah yang menimpa Saipul mengingatkan kita akan kondisi yang sangat serius. Jika 661 orang tewas hanya dalam dua minggu masa mudik Lebaran, tentu ini bukan perkara sepele. Ini masalah nasional yang perlu penanganan serius, bukan sekadar penanganan rutin yang tambal sulam dan ala kadarnya.
Setiap tahun pemerintah menjanjikan perbaikan infrastruktur dan fasilitas transportasi umum. Setiap tahun pula umat Islam di negeri ini ketika menjalankan ritual mudik harus menghadapi kemacetan yang menguras emosi, jalan raya yang sempit dan berlubang, terminal bus atau stasiun kereta api yang kumuh dan rawan kejahatan, serta kondisi transportasi publik yang penuh sesak dengan tarif harga yang tak menentu.
Mengapa masalah ini kurang jadi perhatian publik? Mengapa kita lebih bersemangat membicarakan persoalan perbedaan hari pertama Lebaran dibandingkan dengan persoalan hilangnya 661 nyawa akibat rentetan kecelakaan yang mewarnai Lebaran?
Bisa jadi, karena rentetan kecelakaan terjadi setiap tahun, publik menganggap sebagai kewajaran. Bisa jadi pula karena proksimitas. Kecelakaan tak menyangkut keluarga kita langsung, tetapi orang yang tak kita kenal dan terjadi jauh dari tempat kita tinggal. Medan empati terbentuk tatkala musibah dialami orang di sekitar kita. Sebaliknya menyempit tatkala terjadi jauh dari diri kita dan menimpa orang lain. Jika ini jadi kecenderungan kolektif, tentu bukan pertanda baik tentang segi kemanusiaan dan kewargaan kita.
Yang lebih memprihatinkan, respons pemerintah terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada masa Lebaran. Orang awam pun paham masalah ini terutama disebabkan kondisi jalan raya yang buruk atau tak adanya peningkatan panjang atau lebar jalan raya yang signifikan dari tahun ke tahun. Proyek pembangunan jalan juga berjalan lambat. Jalan bebas hambatan Jakarta-Surabaya selalu dijanjikan setiap tahun, tetapi tanpa kepastian kapan diwujudkan.
Jalan lingkar di Nagreg, Jawa Barat, tak dapat optimal mengurangi kemacetan arus mudik karena belum benar-benar diselesaikan menjelang Lebaran tiba. Demikian juga Jalan Tol Semarang-Ungaran belum benar-benar siap digunakan ketika diputuskan dibuka sebagai jalur mudik. Akibatnya, sebagian pemudik harus melintasi jalan tol dalam keadaan gelap gulita tanpa lampu penerangan pada malam hari. Kondisi ini penyebab tingginya frekuensi kecelakaan.
Penyebab lain, banyak pemudik menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi dengan muatan melebihi batas. Mereka tak punya pilihan lain karena moda transportasi umum sangat tak memadai, mahal, tak manusiawi, atau tak efisien waktu. Karena keadaan ini terjadi bertahun-tahun, jelas sekali pemerintah sebenarnya telah gagal mewujudkan kemaslahatan publik. Namun, pemerintah tak mau jujur mengakui ini. Alih-alih, pemerintah justru punya kebiasaan menyalahkan pemudik, dengan mengatakan penyebab utama kecelakaan pada masa Lebaran adalah faktor kelelahan dan mengantuk, tingginya kecepatan, dan kelayakan mobil.
Penjelasan ini tak tuntas. Pemudik lelah dan mengantuk juga karena kondisi jalan tak memadai dan macet. Mereka menggunakan kecepatan tinggi karena sudah kehabisan banyak waktu karena macet berjam-jam di perjalanan. Pokok masalahnya sekali lagi buruknya kondisi dan kapasitas infrastruktur jalan serta transportasi umum. Masalah inilah yang harus segera dipecahkan pemerintah dan bukan sekadar menghadapi Lebaran sebagai rutinitas tahunan dengan penanganan yang tambal sulam.
Jika Lebaran hanya dilihat sebagai rutinitas, tingginya frekuensi kecelakaan dan besarnya jumlah korban jiwa akan jadi keniscayaan tahunan, sesuatu yang mudah diprediksi selalu terjadi pada masa Lebaran. Keniscayaan lain, parpol berlomba beramal sambil kampanye pada masa Lebaran: menggelar mudik gratis atau membagi-bagikan bingkisan Lebaran dengan atribut partai mencolok. Sebagai kegiatan amal, tentu saja ini baik-baik saja dan kenyataannya memang tak pernah sepi peminat. Persoalannya, hanya sebatas itu kebaikan parpol ke masyarakat pemudik? Dengan kekuatan politiknya, parpol seharusnya berperan mempercepat pembangunan atau peningkatan fasilitas prasarana dan transportasi umum. Ini porsi sebenarnya parpol, berbuat baik dalam kapasitas sebagai penentu kebijakan.
Sekadar menggelar mudik gratis sebenarnya bukan level parpol. Tanpa dibarengi kontribusi untuk melahirkan kebijakan yang benar-benar mendukung perbaikan infrastruktur dan transportasi umum, acara mudik gratis hanya tampak sebagai jalan pintas parpol untuk menarik simpati masyarakat, tanpa benar-benar membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya.
