Dana SEA Games Tergantung Kemenpora

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencairan dana dari APBN 2011 dan APBN Perubahan 2011 untuk penyelenggaraan SEA Games di Jakarta dan Palembang sangat tergantung pada kerja keras Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam memenuhi seluruh persyaratannya.

Saat ini, Kementerian Keuangan sudah menyiagakan dana Rp 600 miliar dari APBN 2011 dan Rp 700 miliar dari APBN Perubahan 2011 (APBN-P 2011) untuk SEA Games, tetapi masih menunggu seluruh persyaratan terpenuhi.

"Yang perlu ditegaskan adalah bola ada di Kemenpora. Dana yang ada itu tidak lagi untuk membiayai pembangunan venue, tetapi hanya untuk penyelenggaraan dan pembelian alat olahraga," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo di Jakarta, Sabtu (10/9/2011).

Menurut Herry, anggaran untuk pembangunan venue seluruhnya sudah dicairkan lebih dahulu karena dananya berasal dari APBN 2010. Sayangnya, dana itu kemungkinan besar tersangkut kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin.

"Adapun dana yang masih tersisa, baik yang Rp 600 miliar dari APBN 2011 maupun yang Rp 700 miliar dari APBN-P 2011 hanya untuk penyelenggaraan seperti honor panitia, keperluan upacara pembukaan, hingga anggaran pembelian alat olahraga, termasuk alat yang diimpor," ujarnya.

Herry menegaskan, untuk mencairkan dana APBN 2011 sebesar Rp 600 miliar, Kemenpora tidak perlu menyetorkan dokumen persyaratan administrasi lagi.

Akan tetapi, Kemenpora wajib memenuhi salah satu persyaratan Keputusan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni harus ada tender pada pengadaan alat olahraganya.

"Masalahnya, kalau ada tender, ini sudah tidak cukup waktu lagi sehingga perlu ada pengecualian dalam pengadaan alat olahraga, agar tidak perlu tender. Nah, kewenangan (untuk membebaskan tender) itu tidak ada di Kementerian Keuangan, tetapi di Presiden," ujarnya.