Golkar: "Reshuffle" Sekarang atau Tidak Sama Sekali!

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan melakukan perubahan atau reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam waktu dekat. Jika tidak, Presiden sebaiknya tidak melakukan reshuffle hingga akhir jabatannya. Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Golkar yang juga menjabat Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso, menanggapi adanya sinyal reshuffle dari Istana.

"Ini momentum terakhir yang dipunyai oleh beliau (Presiden) dari segi ketepatan waktu. Jika hari-hari ini, bulan-bulan ini tidak dilakukan reshuffle, semua serba terlambat. Saya sarankan tidak perlu ada reshuffle sampai akhir jabatan beliau karena sudah kehilangan momentum," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/9/2011).

Menurut Priyo, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perombakan karena publik tengah menyoroti kinerja kabinet. Apalagi, katanya, ada penilaian kurang baik terhadap menteri oleh Unit Kerja Presiden Pengawas Perencana Pembangunan (UKP4) yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto.

"Ujung semua kabinet ini Presiden yang kena. Kalau beliau atas nama profesionalitas meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja pemerintah melakukan reshuffle, itu adalah hak Presiden. Kami parlemen menyerahkan itu kepada Presiden manakala perlu reshuffle, evaluasi, geser-menggeser, atau teguran sehingga kinerja pemerintah sesuai semangat awal," jelas dia.

Ketika ditanya apakah dia melihat reshuffle akan terjadi, Priyo mengaku telah membaca sinyal yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa bahwa reshuffle memang akan terjadi.

"Pak Sudi bukan hanya Mensesneg, tapi Beliau dikenal sebagai menteri khusus karena kedekatan yang bisa menerjemahkan bahasa tubuh Pak SBY. Saya kira sinyal itu saya terperanjak. Ini bahasa yang terang benderang," pungkas Priyo.