"Reshuffle" Kabinet Masih Belum Pasti

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski telah berembus sejak lama, wacana reshuffle atau pergantian Kabinet Indonesia Bersatu II masih belum juga dilaksanakan. Kini, isu itu kembali menguat menyusul niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi anggota kabinet yang tersangkut korupsi, bahkan menteri yang menjadi tersangka korupsi akan langsung dicopot.  

"Pertanyaannya adalah kapan reshuffle kabinet akan dilaksanakan? Karena belum ada yang bisa memastikan, saya belum yakin 100 persen," kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Jumat (16/9/2011) di Jakarta.

Bambang menyoroti isu dan spekulasi mengenai reshuffle kabinet yang merebak lagi pada hari-hari ini. Di kalangan politisi, kini muncul keyakinan bahwa rencana perombakan kabinet pasti akan dilakukan. Mereka mengacu pada sejumlah pernyataan yang muncul dari kantor kepresidenan, terutama mengenai evaluasi kinerja menteri menyusul maraknya korupsi di kementerian.

Sebagaimana diberitakan, setelah muncul kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kini terungkap dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

Bagi Bambang, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Ketimbang meributkan jadi atau tidaknya pergantian menteri, dia lebih memedulikan masa depan kinerja pemerintah itu sendiri.

"Apakah formasi baru para menteri di kabinet pasca-reshuffle akan membuat pemerintahan Yudhoyono-Boediono menjadi lebih produktif dibanding sebelumnya? Tidak ada jaminan juga. Pergantian menteri memang menjadi berita menarik. Namun, kita harus kembali pada persoalan utamanya, yaitu grafik kinerja pemerintah, terutama di sektor penegakan hukum," katanya.