Hatta Tak Setuju Ongkos Operasional Minyak Ditekan

JAKARTA, KOMPAS.com — Memegang jabatan rangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa merasa tidak bisa dibohongi soal perminyakan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah ongkos eksplorasi dan eksploitasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas yang diklaim pemerintah atau cost recovery.

"Jangan pernah berpikir cost recovery itu harus ditekan. Cost recovery adalah konsekuensi logis yang ingin meningkatkan produksi dan mempertahankan produksi. Yang tidak boleh itu, yang bukan menjadi cost recovery dibebankan menjadi recovery. Misalnya, itu biaya biasa. Itu, kan, biaya yang harus dibayarkan pemerintah dalam bentuk share kita, yakni 85 persen," tutur Hatta, Jumat (16/9/2011) di Jakarta.

Menurut Hatta, cost recovery itu adalah bagian dari investasi. Atas dasar itu, penggunaannya harus tepat.

"Saya takut kalian menganggap cost recovery itu bukan bagian dari investasi. Sebab, karena namanya cost, maka insting kita mengatakan harus ditekan. Kalo cost recovery bagian dari investasi, maka kita mengatakan dia harus tepat. Pola pikir harus kita ubah, recovery dalam hal investment," paparnya.

Hatta yang insinyur Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung angkatan 1973 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001-2004).

Atas dasar itu, Hatta merasa dalam soal perminyakan jangan coba-coba membohonginya. Jadi, masalah teknik produksi minyak, target lifting, hingga cost recovery minyak dan gas sudah menjadi santapannya.