JAMBI, KOMPAS.com - Meskipun kabut asap di Kota Jambi sudah berkurang, bahkan titik api sudah tidak ditemukan lagi, namun rencana hujan buatan tetap dilakukan pada Senin (19/9/2011).
"Tetap akan dilaksanakan, usulannya sudah disetujui Kemenhut terkait kedatangan Presiden RI. Direncanakan tanggal 19 September hujan itu akan digelar," kata Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi, Hasvia, Minggu (18/9/2011).
Tetap dilakukan hujan buatan tersebut, menurut Hasvia dikarenakan terkait kunjungan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan dari tiga provinsi yang mengajukan hujan buatan, Jambi lebih didahulukan.
"Ada tiga Provinsi yang mengajukan, yakni Riau, Palembang dan Jambi tapi kita lebih di prioritaskan karena akan ada kunjungan presiden," jelasnya.
Hujan buatan yang akan dilakukan ini, akan dilakukan di tiga titik lokasi, yakni di Kota Jambi, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Ketiga lokasi ini dipilih karena terjadi banyak kebakaran yang menyebabkan kepulan asap sehingga menggangu jarak pandang.
Diperkirakan akan ada tiga pesawat terbang yang akan dipersiapkan kementerian kehutanan untuk menyirami tiga wilayah tersebut. Ini seperti yang dilakukan di Sumatera Selatan (Sumsel). "Jika Palembang itu tiga pesawat, kemungkinan pesawat itu juga yang akan dipergunakan untuk melakukan hujan buatan," katanya.
Teknik pembuatan hujan buatan sendiri, yakni menyemai awan dengan menggunakan bahan yang bersifat higroskopik (menyerap air) sehingga partikel-partikel air lebih cepat terbentuk dan hujan pun turun. Awan yang dijadikan sasaran dalam kegiatan hujan buatan adalah jenis awan Cumulus (Cu) yang aktif, dicirikan dengan bentuknya yang seperti bunga kol.
Awan Cumulus terjadi karena proses konveksi. Nantinya, tiga pesawat yang sudah disiapkan diterbangkan untuk menyemai atau menyirami awan cumulus. Setelah itu tinggal menunggu hasilnya.
Soal biaya yang mencapai Rp 700 juta, lanjut Hasvia tetap akan ditanggung oleh Kemenhut. Sehingga walapun hujan biasa tetap turun, hujan buatan tidak masalah tetap dilaksanakan. "Yang menanggung biayanya Kemenhut, keseluruhan," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang