"Reshuffle" Bukan Sekadar Menggusur Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan mengatakan, pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan reshuffle atau kocok ulang formasi Kabinet Indonesia Bersatu II tidak datang atas desakan dari publik. Reshuffle juga dilakukan tidak atas dasar hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei tertentu.

”Keperluan melakukan akselerasi perubahan adalah faktor utamanya. Kata kuncinya adalah akselerasi. Yang dilakukan bukan hanya menggeser atau menggusur orang, namun juga membawa serta cara pandang baru, komitmen baru, semangat baru, dan orientasi baru,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kepada para wartawan melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2011).

Daniel mengatakan, kesuksesan akselerasi ditentukan oleh tindakan cepat dan sigap. Karena itu, Presiden berharap semua jajaran kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja.

”Apa yang dicanangkan dalam tiga tahun ke depan adalah semata untuk bangsa ini. Tidak untuk pencitraan atau legacy sekalipun. Tidak ada yang personal karena semuanya berurusan dengan publik, dengan masa depan republik,” kata Daniel.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu ini menyebutkan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kembali merosot. Saat ini hanya 37,7 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintahan. Sebanyak 44,7 persen publik menyatakan tidak puas dan 17,7 persen tidak menjawab.

”Ini angka kecil untuk suatu kepuasan publik terhadap kebijakan atau pemerintahan. Turun jauh di bawah 50 persen. Bisa dibilang (angka kepuasan) terjun bebas,” kata Adjie mengawali pemaparan hasil survei.

Sebelumnya, LSI sudah melakukan survei ketika 100 hari pemerintahan pada Januari 2010. Saat itu mayoritas publik masih puas dengan angka 52,3 persen. Survei kembali dilakukan saat satu tahun pemerintahan. Hasilnya, kepuasan turun menjadi 46,5 persen. ”Jadi dalam dua tahun, kepuasan publik turun 15 persen,” ujar Adjie.

Dikatakan Adjie, mayoritas responden di perkotaan menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan dengan angka 29,6 persen. Sebanyak 43,9 persen responden di desa masih menilai puas. ”Warga di kota lebih punya akses informasi untuk mengikuti perkembangan kinerja pemerintahan,” katanya.