Perpanjangan Masa Jabatan Sultan, Sikap Pemerintah Harus Jelas

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berulang kali terjadi merupakan preseden buruk bagi masyarakat Yogyakarta. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang menjadikan persoalan ini mengambang.

"Jika ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat pada manajemen negara akan berkurang. Apalagi, masyarakat DIY sudah terlalu sering dipermainkan seperti ini," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Haris Sutarto, Senin (19/9/2011) di Yogyakarta.

Menurut Haris, pemerintah harus membuat sikap yang jelas terkait nasib Yogyakarta. "Pemerintah dan DPR memang sudah membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, tapi tak ada semangat untuk menyelesaikan," paparnya.

Tanggal 9 Oktober 2011 mendatang, masa perpanjangan jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY habis. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan apa pun dari pemerintah apakah akan memperpanjang masa jabatan tersebut atau tidak.