Mengapa Tawuran Jadi Tradisi di SMA 6?

Kompas.com - 20/09/2011, 08:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Imam Sugianto membantah bahwa pihaknya tak melakukan tindakan dalam menghentikan sejumlah kasus tawuran yang sering terjadi di SMA 6 dan SMA 70 Jakarta. Namun, ia membenarkan bahwa pertikaian antarkedua sekolah tersebut memang telah terjadi puluhan tahun.

Imam mengajak sejumlah pihak mencari akar permasalahan yang tak kunjung selesai dari sikap anarkis para pelajar tersebut. Menurut Imam, itu bukan hanya tugas Polri untuk menelusurinya.

"Jangan bilang tidak ada tindakan. Pihak terkait sudah melakukan upaya-upaya. Saya melihat record Jaksel ini terkait dengan pemerintah kota bekerja sama dengan Kemdiknas. Bahkan, sampai membuat posko terpadu," ujar Kombes Imam di Gedung Polres Jakarta Selatan, Senin (19/9/2011) malam.

"Akar tawuran mereka itu harus kita lihat. Itu kan sudah puluhan tahun. Saya belum tahu, tapi analisis saya apakah pertentangan antara SMA 6 dan SMA 70 diwariskan. Itu yang harus dicari. Itu bukan hanya tugas Polri, tetapi semua pihak," tuturnya.

Ketika ditanya solusi terkait siswa yang membawa senjata tajam dan digunakan dalam tawuran, Imam tidak menjawabnya secara jelas. Ia hanya meminta agar persoalan ini dilihat dari akar masalahnya, termasuk ia meminta kalangan jurnalis untuk membantu mencari akar permasalahan yang terjadi antara kedua sekolah itu.

"Menurut saya, kita harus berpikir komprehensif dan jangan parsial. Sampeyan-sampeyan juga bertanggung jawab. Masak harus kita biarkan terus. Ayo kita cari akarnya. Dari akar masalah itu akan kita urai. Cara bertindaknya seperti apa. Kalau ada usulan untuk relokasi, ya kita lakukan. Ayo kita selesaikan ini dengan baik," katanya.

Ia meminta semua pihak bersabar agar kepolisian bisa mengerjakan tugas untuk menelusuri insiden yang menimpa awak media. Rencananya, polisi akan melakukan koordinasi dengan wali kota terkait hal tersebut.

"Segera koordinasi dengan wali kota paling tidak. Upaya lebih komprehensif. Lebih lengkap. Itu sesegera mungkin," kata dia.

Tradisi tawuran SMA 6 juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq yang merupakan alumnus sekolah itu pada tahun 1984. Hal ini ia sampaikan pada Senin  sore saat mengetahui peristiwa kekerasan terhadap wartawan.

Salah satu alasan sering terjadinya tawuran, kata Mahfudz, karena lingkungan SMA 6 yang dikepung mal dan segala aktivitas yang mengganggu proses belajar mengajar. Faktor lain adalah solidaritas antarpelajar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau