Marty Akan Temui Aung San Suu Kyi

NEW YORK, SENIN - ASEAN akan meminta pendapat aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, sebelum memutuskan apakah negara tersebut sudah berada di jalur yang benar untuk mendapat giliran memimpin ASEAN tahun 2014 nanti.

   Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa kepada wartawan Associated Press (AP) di New York, AS, Senin (19/9). Indonesia tahun ini mendapat giliran sebagai Ketua ASEAN.

Menurut Marty, ia akan berkunjung ke Myanmar pada bulan Oktober terkait keinginan negara itu menjadi Ketua ASEAN. Menurut Marty, Myanmar sangat bersemangat untuk memimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara ini dan kepercayaan yang diberikan kepada Myanmar itu diharapkan bisa menjadi pendorong reformasi demokrasi di negara itu.

”Saya sangat ingin mendengar suara masyarakat sipil, terutama suara Daw Aung San Suu Kyi, (tentang) apakah ini akan mempunyai dampak turunan, sebuah efek pendorong dalam mempercepat laju perubahan (di Myanmar),” tutur Marty, yang berada di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.

Belum diketahui kapan ASEAN akan memutuskan jadi atau tidaknya Myanmar menjadi ketua. Namun, diduga kuat keputusan ini akan dibuat saat konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bali, November mendatang.

Marty juga menambahkan, pengalaman Indonesia melakukan transformasi dari rezim otoriter ke negara demokrasi dalam waktu hanya 10 tahun bisa menjadi salah satu referensi yang bisa dipelajari Myanmar. ”Kami punya titik acuan. Kami dengan senang hati akan berbagi berbagai pelajaran yang kami dapatkan (selama proses reformasi) kepada teman-teman kami di Myanmar,” ungkapnya.

Terkait dengan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam memelihara perdamaian di kawasan, Marty mengatakan, dengan hubungan baik yang dimiliki Indonesia dengan seluruh negara di kawasan—termasuk AS dan China—Indonesia bisa mencegah timbulnya perseteruan yang berbahaya. ”Kami berusaha menanamkan beberapa prinsip di kawasan ini dan mencegah kompetisi gaya Perang Dingin baru,” tandasnya.

Mulai membuka diri

Suu Kyi sendiri mengakui, perubahan politik mulai sungguh- sungguh terjadi di Myanmar. Dalam wawancara dengan kantor berita Agence France Presse (AFP) pekan lalu, Suu Kyi mengatakan, pemerintahan baru di Myanmar saat ini terlihat tulus dan sungguh-sungguh ingin melakukan reformasi demokratis.

Meski demikian, Suu Kyi mengakui, rakyat Myanmar masih jauh dari kebebasan sejati. ”Mulai ada perubahan, tetapi menurut saya, belum semua dari kami telah bebas, atau benar-benar bebas. Jalan masih panjang, tetapi saya pikir telah terjadi berbagai perkembangan positif,” tutur Suu Kyi di kantor partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), di Yangon.

Setelah hampir 50 tahun berada di bawah pemerintahan tangan besi oleh militer, pihak junta militer pada Maret lalu akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil hasil pemilu tahun lalu. Banyak pihak pada awalnya pesimistis dengan perubahan ini mengingat partai pemenang pemilu adalah partai bentukan militer, dan presiden Myanmar saat ini, Thein Sein, adalah seorang pensiunan jenderal.

Akan tetapi, pemerintahan baru ini kemudian menunjukkan tanda-tanda membuka diri. Setelah membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah selama tujuh tahun, pemerintah juga mengizinkan aktivis prodemokrasi itu berkunjung ke luar Yangon untuk menemui para pendukungnya. Bulan lalu, Presiden Thein Sein bahkan mengundang Suu Kyi ke kediaman resminya di ibu kota Myanmar yang baru, Naypyidaw. (AP/AFP/DHF)