KPK: Muhaimin Pasti Akan Diperiksa

Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar(tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memeriksa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan suap terkait pencairan Dana Percepatan Infrastruktur Daerah transmigrasi senilai Rp 500 miliar. Namun KPK belum memastikan kapan akan memanggil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu.

"Kalau Muhaimin, pasti kami akan memanggilnya, tetapi saya masih belum tahu jadwal pemanggilannya kapan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada Kompas di Jakarta, Rabu (21/9/2011) malam.

Sebelumnya, KPK menangkap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya, berserta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Ketiganya disangka melakukan percobaan penyuapan terhadap Muhaimin.

Dharnawati, Dadong, dan Nyoman tertangkap tangan oleh KPK secara terpisah 26 Agustus. Saat itu KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian yang ditemukan di gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT).

KPK juga telah memeriksa sejumlah staf khusus dan mantan tim asistensi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka selama ini dikenal sebagai orang dekat Muhaimin.

Dalam beberapa kesempatan Muhaimin mendukung KPK agar mengungkap kasus ini sampai tuntas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Selamatkan Pilot F-15E, Operasi Navy SEAL AS di Jantung Iran Diklaim Paling Berani

Fakta-fakta Penggeledahan Rumah Ono Surono: Temuan Uang hingga Protes dari Pengacara

Menkeu Purbaya Terbitkan Aturan Baru, DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

Alasan JK Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com