Sikap Badan Anggaran DPR Membahayakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Badan Anggaran DPR yang menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2012 bisa membahayakan daya tahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Keputusan itu bisa dibaca oleh pelaku pasar dunia sebagai bentuk kegagalan koordinasi eksekutif dan legislatif yang berujung pada rendahnya kontribusi pemerintah terhadap perekonomian.

”Padahal krisis global tersebut banyak diantisipasi karena bisa meletus jika situasi di zona Euro tidak terkendali. Para mitra ekonomi Indonesia akan tercengang-cengang. Kok bisa Indonesia mengalami kebuntuan antara eksekutif dan legislatif seperti yang terjadi di Amerika Serikat baru-baru ini,” ujar ekonom Dradjad Hari Wibowo, Kamis (22/9/2011), di Jakarta.

Menurut Dradjad, selain akan dianggap tidak masuk akal, pertentangan antara DPR dan pemerintah bisa menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Indonesia. Pemilihan waktu pelaksanaan manuver yang dilakukan Badan Anggaran itu sangat jelek karena rupiah sedang diuji pelaku pasar dan terbukti cadangan devisa yang besar serta inflasi yang rendah tidak mampu meredam depresiasi nilai tukar ketika pelaku pasar bermain-main.

”Jika manuver Badan Anggaran ini berubah menjadi konfrontasi antara eksekutif versus legislatif, Indonesia akan menjadi sasaran empuk spekulasi keuangan,” katanya.

Atas dasar itu, Dradjad mengimbau sebaiknya pembahasan RAPBN 2012 dilanjutkan. Jika memang mengarah ke konfrontasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengambil langkah-langkah luar biasa agar APBN terselamatkan.

”Jika APBN selamat, dampak yang luar biasa itu dapat dihindari. Pimpinan DPR dan pimpinan seluruh alat kelengkapan DPR, termasuk Badan Anggaran, saya yakin sangat arif dan memahami bahaya-bahaya ekonomi itu,” tuturnya.