Palestina Inginkan Perbatasan Tahun 1967

NEW YORK, KOMPAS.com — Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Jumat (23/9/2011), meminta PBB untuk menerima negara Palestina sebagai anggota penuh berdasarkan perbatasan tahun 1967, sebelum Perang Enam Hari dengan Israel, dengan Jerusalem atau Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kota.

Abbas menyerahkan permintaan itu dalam sebuah berkas yang berhiaskan lambang elang Palestina di depan ruang pertemuan lantai tiga Sekjen PBB Ban Ki-moon. Sekjen PBB itu segera membuka berkas tersebut untuk memeriksanya.

Abbas melambaikan salinan permintaan itu di hadapan anggota Majelis Umum PBB ketika ia mendapat tepuk tangan panjang. Abbas mengatakan, ia telah mengajukan "aplikasi bagi keanggotaan Palestina berdasarkan perbatasan pada 4 Juni 1967" dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya.

Dia juga meminta Sekjen PBB "untuk mempercepat pengiriman permintaan kami kepada Dewan Keamanan dan menyerukan kepada para anggota Dewan Keamanan untuk mendukung keanggotaan penuh kami." Namun, AS—yang punya hak veto—telah mengancam akan menggagalkan upaya Palestina itu di Dewan Keamanan PBB. Bagi AS, juga bagi Isreal sekutunya, negara Palestina hanya bisa ada berdasarkan perundingan langsung dengan Israel.

"Di sini saya menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina siap untuk segera kembali ke meja perundingan berdasarkan ketentuan yang disepakati... dan penghentian penuh kegiatan pemukiman," kata Abbas di hadapan Majelis Umum PBB itu.

Namun dia menegaskan, pembicaraan damai sebelumnya "membentur batu karang posisi Pemerintah Israel, yang dengan cepat meruntuhkan harapan yang sempat muncul ketika  perundingan damai kembali diadakan pada September tahun lalu."

Pemimpin Palestina itu mendapat tepuk tangan meriah dan standing ovation dari sejumlah anggota Majelis Umum PBB ketika ia memasuki lorong, tak lama setelah meminta PBB untuk mengakui negara Palestina.

Abbas berusaha untuk meyakinkan Israel dengan mengatakan, "Tujuan kami tidak untuk mendelegitimasi atau mengisolasi Israel. Sebaliknya, kami ingin mendapatkan legitimasi bagi kepentingan rakyat Palestina. Kami hanya ingin mendelegitimasi kegiatan pemukiman, pendudukan, tindakan apartheid dan logika kekuasaan kejam, serta kami percaya bahwa semua negara di dunia setuju dengan kami dalam hal ini."