RI Desak OKI Dukung Palestina Masuk PBB

NEW YORK, KOMPAS.com - Setelah sehari sebelumnya meminta hal yang sama kepada para anggota Gerakan Non-Blok, Indonesia pada Jumat (23/9/2011) mengimbau negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk juga memberikan prioritas dukungan terhadap upaya Palestina menjadi negara anggota ke-194 PBB.

"Kita harus mengumpulkan semua kekuatan untuk mendorong komunitas internasional yang belum mengakui negara Palestina. Mereka harus segera memberikan pengakuan tanpa ditunda-tunda. Demi keadilan," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika menyampaikan pernyataan dalam pertemuan Koordinasi Tahunan tingkat Menlu OKI yang berlangsung di sela-sela pelaksanaan sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB.

Negara-negara anggota PBB diperkirakan akan semakin gencar melakukan lobi antara satu dengan lainnya guna menggalang dukungan berkaitan dengan permohonan resmi yang telah disampaikan oleh Palestina untuk menjadi negara anggota penuh PBB.

Seperti yang diumumkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat berbicara pada Sidang Majelis Umum PBB, Jumat, surat permohonan Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB itu telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Bank Ki-moon.

Selanjutnya Sekjen PBB akan meneruskan permohonan Palestina kepada Dewan Keamanan, yang bertugas mengeluarkan rekomendasi melalui resolusi jika dewan yang terdiri dari 15 negara itu menyetujui permohonan Palestina.

"Keanggotaan (Palestina) tersebut akan menjadi perjuangan panjang rakyat Palestina menikmati hak-haknya untuk merdeka," kata Marty.

Namun rintangan telah menunggu Palestina di tingkat Dewan Keamanan karena Amerika Serikat --sekutu Israel dan anggota tetap DK-PBB-- bertekad akan menggagalkan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB dengan menggunakan hak veto yang dimilikinya.

Untuk mendapat rekomendasi Dewan Keamanan, Palestina membutuhkan setidaknya sembilan suara dukungan serta tidak ada veto dari anggota tetap DK-PBB --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan China.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas ketika menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB mengungkapkan alasan-alasan secara rinci dibalik keputusan Palestina untuk akhirnya langsung mengajukan permohonan sebagai negara anggota penuh PBB.

Abbas antara lain mengingatkan bahwa perundingan langsung dengan Israel yang dimulai awal September tahun 2010 lalu di bawah mediasi Presiden Barack Obama serta diikuti oleh Kuartet (mediator yang terdiri dari AS, Rusia, PBB dan Uni Eropa) serta Mesir dan Yordania, ditujukan untuk mencapai kesepakatan damai dalam waktu satu tahun.

"Kami maju ke rangkaian negosiasi itu dengan hati terbuka dan niat tulus. Kami menyiapkan dokumen-dokumen dan proposal," kata Abbas.

Kendati negosiasi itu terputus, ujarnya, Palestina tidak pernah berhenti berupaya mencari berbagai jalan guna menyelesaikan konflik dengan Israel dan Palestina secara serius mempertimbangkan berbagai usulan yang disampaikan oleh banyak negara dan pihak.

"Masalah intinya di sini adalah, pemerintah Israel kerap menolak kerangka-kerangka acuan perundingan yang didasarkan pada hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB, dan (Israel) terus melakukan pembangunan permukiman secara keterlaluan di wilayah Negara Palestina," keluh Abbas.

Presiden Palestina kemudian membeberkan berbagai contoh kasus betapa kebijakan pendudukan oleh Israel di wilayah Palestina telah menyebabkan kegagalan upaya-upaya pihak internasional yang ingin membantu proses perdamaian dalam konflik Israel-Palestina.