DPR Desak Pemerintah dan BI Koordinasi Mitigasi Krisis

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis global kian mengkhawatirkan. Meski beberapa pihak memprediksi dampaknya tidak akan terlalu terasa bagi Indonesia, namun langkah-langkah pencegahan wajib dipersiapkan untuk menghadapi berbagai resiko yang mengancam.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel, meminta pemerintah dan bank sentral untuk meningkatkan koordinasi dalam melakukan mitigasi alias meminimalisasi risiko guncangan ekonomi global yang berpotensi menuju resesi global.

Menurutnya, rerdapat risiko krisis ekonomi dan keuangan global yang bahkan lebih buruk dari krisis sebelumnya. "Karena risiko krisis sekarang melibatkan tidak hanya sektor swasta, tetapi juga karena beberapa negara yang mendekati pailit," katanya Senin, (26/9/2011).

Indonesia saat ini memiliki lebih banyak alat kebijakan untuk memitigasi dampak krisis global terutama untuk first round effect. Dengan cadangan devisa diatas US$120 miliar dan cadangan sisa anggaran lebih (SAL) diatas Rp 90 triliun, sebagai amunisi cukup memadai. Belum kalau ditambah Bond Stabilization Fund (BSF) yang dikoordinasi melalui BUMN. "Tentunya guncangan global bisa diminimalkan dampaknya ke pasar modal, pasar uang dan sektor keuangan. Tinggal bagaimana koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal dalam memilih kebijakan yang tepat," jelasnya.

Kondisi yang lebih baik menurutnya juga dimiliki oleh sektor perbankan yang sebelumnya cukup rentan terpapar krisis global. Kebijakan Bank Indonesia yang sangat ketat, dengan menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) telah meningkatkan kekuatan perbankan dalam negeri.

"Hasil stress test yang dilakukan bank sentral terhadap seluruh bank di Indonesia menunjukkan likuiditas dan permodalan aman walaupun terjadi worst case scenario. Rasio Kecukupan Modal (CAR) perbankan masih di atas 8 persen," katanya.

Tetapi menurut anggota DPR dari FPKS ini, yang harus lebih mendapat perhatian pemerintah dan bank sentral adalah second round effect dari potensi krisis dan resesi global yang akan terjadi. Ini akan berdampak bukan hanya pada sektor keuangan dan pasar modal, tetapi juga sektor riil.

Dalam jangka menengah tentu dampaknya akan terasa pada ekspor dan rantai industri pendukung ekspor. Selain juga pertumbuhan sektor riil akibat guncangan foreign direct investment (FDI) yang mengalami koreksi. “Pemerintah harus menyiapkan secara serius kebijakan stimulus untuk mendongkrak sektor riil dan daya saing. Untuk itu realisasi belanja APBN-P 2011 harus dipastikan eksekusinya,” ujarnya. (Yudo Winarto/Kontan)