Dunia Belum Krisis, Tetapi Rentan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Dunia belum mengalami krisis, sehingga seluruh pemerintahan di dunia diharapkan mampu menahan laju keterpurukan ekonomi agar krisis bisa dicegah. Namun, potensi terjadinya krisis sangat kuat ditandai oleh perlambatan ekonomi di zona Eropa, Amerika Serikat (AS), China, dan India.

"Apakah dunia sedang krisis? Secara teknis ekonomi belum krisis, tetapi memang ada perlambatan perekonomian di AS dan Uni Eropa. Jika perlambatan ini terjadi dalam 6 atau 8 bulan berturut-turut, maka krisis sudah terjadi. Masalahnya, dunia akan terkena dampaknya, karena kedua kawasan itu merupakan tempat separuh dari pendapatan dunia dan 25 persen perdagangan global," tutur ekonom sekaligus Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, Kamis (29/9/2011) di Jakarta.

Ikhsan berbicara dalam diskusi "Anatomi Krisis Fiskal Global dan Positioning Indonesia berikut Respon Pengusaha." Hadir juga sebagai pembicara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit.

Mengapa perekonomian AS dan Eropa melambat? Penyebabnya berlainan. AS melambat akibat sisa-sisa krisis tahun 2008-2009. Saat itu, AS didera krisis subprime mortgage atau kucuran Kredit Pemilikan Rumah bermasalah, sehingga aset properti turun harga hingga 80-90 persen. Itu menjadi masalah besar karena rata-rata aset terbesar yang dimiliki keluarga di AS adalah rumah, sehingga banyak yang jatuh miskin.

"Lalu mengapa krisisnya terjadi hingga saat ini? Karena banyak bank yang terpukul dan sektor keuangan terpuruk. Dengan demikian, saat itu, bukan hanya rumah tangga household (keluarga) yang terkena krisis, tetapi juga rumah tangga perusahaan. Itu merembet pada krisis di rumah tangga pemerintah AS. Tumpukan utang pemerintah yang dikeluarkan masih terasa sampai sekarang," jelasnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memulihkan krisis tersebut adalah pertama, The America Jobs Act. Kedua, Quantitative Easing senilai 600 miliar dollar AS. Ketiga, Operation Twist sebesar 400 miliar dollar AS. "Itu pun tidak mudah dilakukan, karena Presiden Barack Obama tidak dengan mudah mendapatkan persetujuan Kongres," tutur Ikhsan.

Adapun penyebab krisis di Uni Eropa adalah lonjakan utang beberapa negara anggota yang sudah terlalu tinggi dan mendekati gagal bayar. Negara-negara itu adalah Yunani (dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto 130 persen), lalu Portugal dan Spanyol yang masing-masing 100 persen. Satu-satunya solusi tercepat hanyalah bailout (suntikan dana), baik dari Uni Eropa maupun Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, suntikan dana itu harus disertai dengan pemangkasan anggaran besar-besaran.

"Di atas kertas memang mudah, ternyata rumit secara politik. Misalkan, keputusan untuk menyuntikkan dana oleh Bank Sentral Eropa, harus disetujui lebih dahulu oleh parlemen negara masing-masing. Sebab, seperti Jerman, untuk injeksi dana, mereka gunakan dana pajak warganya. Ini tidak populis secara politik. Di beberapa negara, partai berkuasa mulai tergerus kekuasaannya," papar Ikhsan.