DKI Harus Kembangkan Ekonomi Mikro

()

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengembangkan ekonomi mikro agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Ekonomi mikro ini dikembangkan pada pengusaha usaha kecil menengah.

"Pertumbuhan ekonomi di Jakarta terus membaik. Apalagi setelah Pemprov DKI meluncurkan program Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan Masyarakat (PEMK) pada tahun 2007," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Maringan Pangaribuan, Rabu (5/10/2011) di Jakarta.

Maringan menambahkan, beberapa catatan kepada Pemprov DKI agar pertumbuhan ekonomi semakin mantap dan terjaga, misalnya menjadikan kelurahan sebagai Koperasi Jasa Keuangan yang menyalurkan dana PEMK, menuntaskan persoalan minimarket ilegal, dan mencari terobosan baru untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD).

"Kita tidak bisa bergantung terus pada pajak kendaraan bermotor. Jika program Pemprov DKI berhasil mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum massal, pajak dari kendaraan bermotor bisa menurun," ungkap Maringan.

Dia mencontohkan, salah satu yang bisa dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan PAD adalah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Petambak Indramayu Bawa 3 Karung Uang Koin untuk Bupati Lucky Hakim, Buntut Rusaknya Fasilitas Alun-alun

Lucky Hakim Tolak 3 Karung Uang Koin dari Petambak Indramayu: Kalau Saya Terima, Itu Gratifikasi

Dokter yang Tangani Nadiem Diperiksa Hakim, Pengacara Ungkap soal Risiko Kematian

Pernikahan Inayah Wahid dan Pengasuh Ponpes Annuqayah Sumenep Dibenarkan Alumni IAA

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com