JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Layanan Umum TransJakarta diharapkan dapat memulai pengelolaan keuangan secara efektif melalui sistem penjualan tiket (ticketing). Sistem ticketing yang dipakai saat ini disinyalir kental nuansa korupsi lantaran mudah bocor.
Desakan ini disampaikan Koalisi Warga untuk Transport Management Demand (TMD) dalam konferensi pers di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2011).
"Ticketing manual rentan dikorupsi. Pengawasannya lebih sulit dan pelaporannya bisa dimanipulasi," kata Indira Kusuma Dewi selaku Asisten Deputi Direktur Institute for Transportation Development Policy (ITDP).
Koalisi warga tersebut menyarankan percepatan penerapan tiket elektonik atau e-ticketing. E-ticketing dianggap penting karena setiap transaksi dan penggunaan tiket dapat dicatat dan dipantau secara real time. Dengan demikian, manipulasi dan penyalahgunaan perolehan dana dari penjualan tiket dapat dicegah.
Hal ini juga akan mencegah terjadinya kerugian pada BLU yang membebani keuangan daerah. Koalisi warga menduga sistem ticketing manual sengaja dipelihara demi kepentingan pihak tertentu untuk memanipulasi dana hasil penjualan tiket. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BLU diharapkan mengikuti contoh penerapan sistem digital dalam penjualan tiket yang telah dikembangkan sejumlah ibu kota negara tetangga, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang