Masyarakat Harus Berkoalisi Melawan Korupsi

MEDAN, KOMPAS.com - Korupsi yang menyentuh berbagai ranah baik politik, legislatif, eksekutif, maupun swasta dan keempatnya membentuk kesatuan semakin menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia semakin parah. Namun keadaan ini bukan tanpa harapan. Masyarakat harus berkoalisi untuk melawan korupsi.

Ketua Dewan Pengurus Tranparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo saat Talk Show Bung Hatta Anti Corruption Award di Medan di Medan, Kamis (6/10/2011) mengatakan korupsi di Indonesia masih parah. Ini ditunjukkan dengan dengan angka indeks korupsi di Indonesia di angka 2,8 di tahun 2009 dan 2010. Ada perbaikan, namun perkembangannya tidak signifikan dengan pemberantasan korupsi, kata Natalia. Posisi Indonesia masih di bawah Thailand.

Meskipun demikian, selalu ada harapan perbaikan. Salah satunya adalah masyarakat semakin terbuka berbicara soal korupsi. Di beberapa negara bicara korupsi masih sangat hati-hati, tutur Natalia tanpa menyebutkan negaranya.

Maka rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara perlu menggunakan kekuatannya untuk menekan angka korupsi. Langkah taktis yang diambil adalah berkoa lisi dan menentukan sasaran yang mau dicapai.

Pimpinan KPK periode 2003-2007 yang juga penerima Bung Hatta Anti Corruption Award Amien Sunaryadi mengatakan saat ini lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merupakan lembaga terpercaya dalam pember antasan korupsi. Namun langkah pemberantasan korupsi sangat tergantung pada pemumpin KPK. Saya melihat KPK masih bisa diandalkan. Namun KPK tergantung pada lima leadernya, kata Amien.

Amien mengatakan masyarakat bisa ambil bagian dalam menentukan siapa pemimpin KPK melalui wakilnya di DPR RI. Hubungi wakil Anda di DPR RI dan katakan siapa pemimpin KPK yang menurut Anda baik. Jika perlu katakan tidak akan memilih wakil Anda lagi di DPR jika tidak menyuarakan aspirasi warganya, tutur Amien.

Wali Kota Solo Joko Widodo, penerima Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010 mengatakan pemimpin sangat berpengaruh dalam melakukan perubahan khususnya pemberantasan korupsi. Selain itu sistem politik harus dibenahi.

Saat ini politik bisa masuk ke ranah hukum hingga ekonomi. Sistem rekruitmen politik perlu diubah. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik proses rekruitmen dimulai dari daerah, kata Joko Widodo.