Wakil Menteri Juga Jangan Luput Dari Evaluasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penggodokan perombakan kabinet oleh Presiden SB Yudhoyono seyogyanya juga mengevaluasi kinerja para Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri sejak beberapa tahun ini berada di posisi beberapa kementerian.
"Bukan saja kinerja, tapi juga keharmonisan kerja dengan Menteri yang bersangkutan mesti dievaluasi. Seringkali tujuan baik untuk menopang kerja departemen yang bersangkutan malah kontraproduktif akibat ketidakharmonisan antara menteri dan wakil menteri," kata Hendardi, pengamat politik hari Senin (10/10/2011).
Hendardi menilai acapkali menteri dan wakil menteri berlomba menyuburkan lahan garapan masing-masing.
"Posisi Wakil Menteri terutama membantu Menteri yang bersangkutan, bukan digunakan sebagai jembatan memperoleh jabatan Menteri dalam waktu singkat, kecuali Menteri berhalangan tetap," tandas Hendardi.
Ia mensinyalir menjelang perombakan kabinet, ada fenomena beberapa wakil menteri melakukan manuver-manuver politik untuk tujuan mendapatkan jabatan menteri.
"Ada indikasi wakil menteri menganggap perombakan kabinet adalah pintu masuk untuk itu. Bahkan sudah ada yang melakukan lobi-lobi politik ke parpol dan bermain di media pers," ungkap Hendardi.
Kondisi ini, kata Hendardi, menyebabkan konsentrasi kerja kementerian menjadi tergerus karena wakil menteri sibuk memperkuat bargaining politik dirinya sendiri.
Hendardi mengingatkan, kendati wakil menteri diangkat presiden, dia adalah pembantu menteri dengan tugas lebih spesifik internal dan fungsi administratif kementerian.
"Sekalipun adalah hak untuk memiliki ambisi, namun jika ada wakil menteri menghabiskan waktunya dengan bermanuver politik untuk menggapai ambisinya, maka itu hanya akan menimbulkan kegadihan politik internal dan kemerosotan kerja kementerian . Ini pada gilirannya merugikan publik," papar Hendardi yang menegaskan, langkah wakil menteri bermanuver politik adalah tidak pantas dan tidak etis.
