Soal Diversifikasi Beras, Kementerian Pertanian Harus Jadi Contoh

JAKARTA, KOMPAS.com - Program diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, sudah diupayakan selama 50 tahun. Namun belum berhasil.  

Meski Badan Pusat Statistik melaporkan angka konsumsi beras perkapita diprediksi turun dari 139 kg/kapita/tahun menjadi 113 kg/kapita/tahun, angka konsumsi beras masyarakat Indonesia tersebut masih terbilang besar.

Nabiel Fuad Almusawa, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Senin (10/10/2011) di Jakarta mengatakan, dibandingkan konsumsi beras masyarakat Jepang yang hanya 80 kg per kapita per tahun, konsumsi beras masyarakat Indonesia lebih tinggi.

"Meski demikian pemerintah jangan putus asa dalam mencari cara untuk keberhasilan program ini di masa datang", katanya.  Kementerian Pertanian telah mengajak masyarakat agar bersedia beralih dari beras ke komoditas pangan lain sebagai makanan pokok.  

"Namun apakah jajaran Kementan sendiri sudah melakukan apa-apa yang dikampanyekannya itu ?" tanyanya. "Apakah dalam berbagai kegiatan yang diadakan Kementan sudah berhasil meniadakan atau minimal mengurangi konsumsi nasi dan menggantinya dengan sumber karbohidrat yang lain. "Apakah praktek diversifikasi pangan sudah menjadi tradisi di Kementan?" tambahnya.

Bila apa yang dikampanyekan itu belum menjadi tradisi di Kementan apalagi bila belum dilakukan samasekali, maka jangan berharap pihak lain akan melakukannya. "Makan nasi itu sudah menjadi tradisi kita. Masyarakat Indonesia sudah sangat tergantung pada nasi", ucapnya.  

Menurutnya, saat ini hampir semua masyarakat Indonesia telah menjadikan beras sebagai makanan pokoknya.   Masyarakat yang semula menjadikan jagung atau sagu sebagai makanan pokok, kini sudah pula beralih ke beras.  

Bahkan, bila ada masyarakat di suatu daerah yang tidak bisa / kurang makan nasi/beras (misal hanya bisa makan nasi sehari sekali), maka di daerah tersebut dianggap kekurangan pangan.  

Kini masyarakat betul-betul sangat tergantung pada beras sehingga ada anggapan kalau tidak makan nasi maka belum dianggap makan. Perubahan itu dimulai dari pihak yang mengajak. Dari Menteri Pertanian dan seluruh jajaran Kementan mulai dari pusat sampai ke daerah.