Myanmar Bebaskan Tapol
”Kita berharap jumlah yang dibebaskan akan terus bertambah, tetapi kita tetap menyatakan rasa bersyukur karena setiap tahanan itu amat berharga,” kata tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, peraih Hadiah Nobel Perdamaian 1991.
Suu Kyi sendiri baru dibebaskan tahun lalu setelah berada dalam status tahanan rumah selama 15 tahun.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Washington mengatakan, tindakan Myanmar itu menunjukkan sebuah sinyal reformasi walau masih terlalu dini untuk menyimpulkan keseriusan penuh Myanmar soal demokrasi.
AS, Eropa, dan Australia sudah menegaskan hanya akan mencabut sanksi ekonomi dan politik atas Myanmar jika semua tapol dibebaskan. Sanksi Barat telah melumpuhkan perekonomian Myanmar dan membuat negara ini lebih dekat ke China dan India secara ekonomi.
”Ini mengecewakan,” kata Benjamin Zawacki, aktivis dari Amnesty International yang berbasis di Bangkok dan khusus membidangi Myanmar. ”Kami berharap jumlah yang dibebaskan lebih banyak, dan sangat diharapkan pembebasan menyangkut jumlah tahanan yang lebih banyak mengingat langkah-langkah yang relatif cepat dilakukan Myanmar menuju reformasi.”
Myanmar memperlihatkan sinyal perbaikan menuju demokrasi dengan kelonggaran dalam sensor media, kesediaan mengajak Suu Kyi berdiskusi, dan niat Pemerintah Myanmar untuk berbaikan dengan para pemberontak dari sejumlah provinsi.
Langkah ini terlihat sejak Thein Sein, pensiunan jenderal, menjadi presiden pada tahun ini lewat pemilu pertama dalam lima dekade terakhir.
Para diplomat asing di Yangon memperkirakan makin banyak tahanan politik yang dibebaskan dalam beberapa bulan mendatang. Sebuah komisi hak asasi manusia telah menyampaikan petisi kepada Presiden lewat media agar para tahanan yang tidak berbahaya seara politik dibebaskan segera.
Namun, sejumlah kantor berita menyebutkan, salah satu alasan di balik pembebasan itu adalah keinginan Myanmar untuk melepas ketergantungan ekonomi dan politik kepada China. Myanmar dan China secara historis memiliki hubungan yang tidak menyenangkan.
Pemerintah Myanmar pekan lalu menghentikan sebuah proyek dam yang didanai China setelah dikeluhkan warga Myanmar sebagai sarana ketergantungan kelak kepada China.
Di sisi lain, Myanmar menginginkan investasi dan hubungan dagang dan investasi dengan dunia. Namun hal ini tidak bisa didapatkan karena embargo ekonomi.
Myanmar juga ingin mendapatkan kredibilitas dari komunitas internasional jika diberi kesempatan oleh ASEAN sebagai ketua ASEAN pada 2014. Namun, untuk itu Myanmar harus menunjukkan sikap lunak, termasuk dengan membebaskan para tapol.
”Karena itu, pembebasan ini merupakan bagian dari proses untuk diterima di dunia internasional sekaligus pencabutan sanksi dunia,” kata Bertil Lintner, pakar soal Myanmar, yang berbasis di Thailand.
Myanmar adalah negara kaya sumber daya alam, tetapi terjebak kemiskinan. Ini adalah buah dari minimnya investasi dan kegagalan kediktatoran Pemerintah Myanmar selama 50 tahun terakhir. Myanmar menginginkan diversifikasi sumber investasi.
”Kita melihat sebuah sinyal menyenangkan dari langkah ini ... kita akan membawa mereka kembali ke dunianya,” kata Hillary soal Myanmar, yang disebut sebagai negara paria.
