SBY: "Reshuffle" Perlu Pertimbangkan Koalisi

BOGOR, KOMPAS.com - Kendati menyadari bahwa penataan kembali kabinet menteri merupakan hak prerogatifnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap merasa perlu menjelaskan alasan, tujuan, dan latar belakang reshuffle yang dilakukannya kepada pimpinan partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah.

Presiden Yudhoyono mengatakan, sesuai kesepakatan koalisi, manakala ada seorang menteri dari Parpol diganti, dirinya berkewajiban melakukan konsultasi. "Ada yang mengatakan bahwa Presiden bisa mengangkat siapa saja. Dalam real politics, tentu tidak benar seperti itu. Kita berkoalisi. Di negara mana pun, ada etika koalisi. Ada kewajiban yang kita jalankan berkaitan dengan koalisi ini," kata Presiden seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan Parpol di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Kamis (13/10/2011).

Turut hadir pada pertemuan tersebut Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Para pimpinan Parpol juga turut hadir, yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthie Hasan Ishaaq, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie.

Presiden mengatakan, dalam pertemuan tersebut, para pimpinan Parpol anggota koalisi pendukung pemerintah mendukung perombakan kabinet. Mereka berpandangan bahwa penataan kabinet dipandang perlu dan tepat waktu.

"Ini bukan hanya untuk merespons berbagai tantangan yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri, tetapi juga situasi global, terutama perekonomian glonal yang memberikan dampak yang tidak baik," kata Presiden.

Informasi yang beredar di kalangan media massa, penataan kembali kabinet menteri meliputi tujuh menteri dan satu menteri koordinator. Para menteri yang dikatakan akan diganti, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.