Perombakan Masih Sebatas Wakil Menteri
Jakarta, Kompas -
”Pelantikan (menteri dan wakil menteri baru) insya Allah 19 Oktober mendatang sebelum (Presiden) berangkat kunjungan kerja ke Lombok. Pengumuman (hasil
Mereka yang dipanggil ke kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, itu adalah Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, dan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Mahmuddin Yasin. Selain itu, dipanggil pula Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan; pengajar Universitas Gadjah Mada, Wiendu Nuryanti; serta pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Eko Prasodjo.
Bayu Krisnamurthi akan menggantikan Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Perdagangan, sementara Mahendra akan menjabat Wakil Menteri Keuangan. Dengan penunjukan Mahendra itu, Menteri Keuangan akan memiliki dua wakil. Adapun Mahmuddin Yasin akan ditugaskan menjadi Wakil Menteri BUMN, Wiendu Nuryanti akan menjabat Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan, Rusman Heriawan akan menjabat Wakil Menteri Pertanian menggantikan Bayu Krisnamurthi, serta Eko Prasodjo akan menjabat Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan posisi dua wakil mendiknas sudah terisi calon baru, kemungkinan Wakil Mendiknas Fasli Jalal akan dicopot.
Perkembangan terkini itu membuat struktur kabinet hasil perombakan akan memiliki tambahan enam wakil menteri, termasuk Kemkeu dan Kemdiknas yang akan memiliki dua wakil menteri. Jika sejak awal Kabinet Indonesia Bersatu II terbentuk Presiden sudah mengangkat 10 wakil menteri, hasil perombakan kali ini kabinet akan punya 16 wakil menteri.
Seusai bertemu Presiden, Mahendra mengaku mendapat arahan untuk memperkuat kondisi ketahanan keuangan dalam negeri serta menjaga momentum pertumbuhan yang sedang terbangun saat ini. Presiden juga memintanya untuk mendukung Menkeu menyiapkan aparat, kebijakan, dan program di Kemkeu untuk mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tengah krisis.
Sementara Bayu menyatakan, Presiden memberikan arahan untuk memperkuat ekonomi domestik melalui perdagangan pangan dan pertanian, pasar-pasar tradisional, produk-produk usaha kecil menengah, serta perdagangan antardaerah. ”Pengalaman di bidang pertanian yang selama ini kami tangani diharapkan bisa memberikan penguatan terhadap usaha pengembangan kita membangun pasar domestik. Situasi global yang tidak pasti membuat kita lebih melihat pada kekuatan kita sendiri yang besar,” kata Bayu.
Sebagai calon wakil menteri, Mahmuddin mengaku diminta membantu mewujudkan visi untuk menjadikan BUMN sebagai lokomotif perekonomian nasional. ”Kita tahu total aset (BUMN) sebesar Rp 2.500 triliun sudah mewakili 40 persen dari PDB (produk domestik bruto). Ke depan bagaimana meningkatkan sumbangan BUMN untuk perekonomian nasional,” katanya.
Rusman juga menyatakan, Presiden menegaskan bahwa dirinya membantu Menteri Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya mencapai surplus beras 10 juta ton pada 2014. Wiendu mengaku diberi amanah untuk membangun kebudayaan Indonesia.
Kepada Eko Prasodjo, Presiden menginginkan agar reformasi birokrasi terus ditingkatkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Perbaikan pelayanan, penguatan mesin birokrasi, dan penguatan hukum administrasi negara harus terus dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi.
Sabtu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik juga dipanggil Presiden terkait perubahan struktur organisasi dan nomenklatur di kementeriannya. Bidang kebudayaan, yang menyatu di kementeriannya, akan dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
Menurut Julian, keberadaan wakil menteri dipandang perlu untuk membantu tugas-tugas menteri karena ada target-target yang ingin dicapai dari kementerian itu. Pembagian tugas menteri dan wakil menteri akan diatur agar tidak tumpang tindih.
Julian menegaskan, penambahan wakil menteri baru itu tidak bisa serta-merta diartikan sebagai pemborosan atau menjadikan kabinet tidak efisien dan lebih gemuk. Ia mencontohkan, Kementerian BUMN yang membawahi badan usaha milik negara membutuhkan wakil menteri untuk mencegah kebocoran.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo di Jakarta mengatakan, perubahan kabinet dengan mengganti menteri atau menambah wakil menteri untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dinilai justru tidak akan efektif. Hal itu dapat menambah birokrasi dan mempersulit koordinasi di kementerian. ”Ada,
Tjahjo mencontohkan, jika wakil menteri diwakilkan untuk rapat kerja dengan DPR, posisi wakil menteri dapat dipertanyakan sebagai apa. Selain itu, jika wakil menteri memiliki suatu kebijakan, kebijakan itu perlu dikoordinasikan lagi dengan menteri, termasuk jajaran di bawahnya. ”Itu, kan, dapat menambah jalur birokrasi,” katanya.
Dia menambahkan, dalam upaya mengefektifkan pemerintahan, Presiden seharusnya mengesampingkan beban politik koalisi. ”Bagaimanapun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden terpilih dengan suara mayoritas,” katanya.
Perombakan kabinet dinilai juga sebagai alat transaksi politik belaka. Presiden dinilai tidak memiliki komitmen untuk berbuat demi kepentingan rakyat. Penilaian itu dikemukakan secara terpisah oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah dan pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi.
Tidak adanya keberanian menciptakan kabinet yang profesional, kata Iberamsjah, menunjukkan Yudhoyono hanya mengamankan diri sampai 2014.
Partai politik, kata Haryadi, sangat berkepentingan dengan posisi di kabinet sebab terkait akses sumber pendanaan partai.
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Hasrullah, menilai, perombakan kabinet pun semakin jauh dari efisiensi birokrasi pemerintahan.
Rencana perombakan kabinet tersebut, menurut mantan Ketua MPR Amien Rais, takkan menunjukkan banyak perubahan wajah kabinet. Ia sepakat perombakan kabinet terkesan sebagai bagi-bagi kekuasaan kepada partai koalisi.
